Samarinda — Banjir dengan skala yang kian meluas kembali melanda Kota Samarinda pada Senin (12/05). Kondisi ini menambah deretan panjang persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan pentingnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.
Andriansyah mendorong kolaborasi konkret antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Minimal lima OPD tersebut harus duduk bersama. Tanpa koordinasi terpadu, penanganan banjir tidak akan maksimal,” tegas Andriansyah saat ditemui usai Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2025 pada Rabu (14/05).
Andriansyah mengungkapkan bahwa BPBD sebenarnya telah memiliki peta kebencanaan wilayah, khususnya di kawasan Samarinda Utara. Dalam sebuah forum diskusi yang pernah digelar, BPBD telah memetakan lokasi rawan bencana, zona aman, hingga konsep pembentukan katana (ketahanan bencana) di tingkat kelurahan.
“Saya ingat sekali pernah hadir dalam FGD (Focus Group Discussion) itu. Sudah ada data tentang daerah rawan dan aman, termasuk konsep bagaimana tiap kelurahan bisa jadi garda terdepan saat terjadi bencana. Tapi kalau hasil itu tidak diintegrasikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) oleh PUPR, ya percuma,” ujarnya.
Menurutnya, Dinas PUPR memegang peranan vital dalam pembangunan kota. Ia bahkan menyebut PUPR sebagai “jiwa pembangunan” di Samarinda, sehingga kesalahan dalam perencanaan tata ruang bisa berdampak besar pada ketahanan kota terhadap bencana.
“Kalau PUPR salah dalam tata ruang, selesai sudah. Karena itu, kami di Komisi III juga sedang merencanakan hearing dengan mereka dalam waktu dekat untuk memastikan arah kebijakan mereka benar-benar berpihak pada mitigasi bencana,” tambahnya.
Andriansyah juga menekankan pentingnya pelibatan DLH dalam pengelolaan sampah dan lingkungan. Di sisi lain, Perkim dan Dishub juga dianggap memiliki peran penting dalam membangun permukiman yang tangguh dan mendukung sistem drainase yang terintegrasi.
Ia pun menutup dengan imbauan kepada Pemkot Samarinda untuk segera membentuk forum koordinasi tetap lintas-OPD yang juga melibatkan kalangan akademisi dan masyarakat sipil.
“Sudah bukan waktunya saling lempar tanggung jawab. Banjir ini masalah semua warga, dan solusinya harus dari semua sektor,” pungkasnya. (Adv)