Samarinda – Pemerintah pusat resmi menetapkan Kota Samarinda sebagai salah satu dari 71 lokasi pelaksanaan tahap awal Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggandeng Yayasan Melati untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar (KBM) sementara, sebelum bangunan sekolah permanen di kawasan Palaran rampung pada 2026. Lokasi sementara KBM akan menggunakan fasilitas milik Yayasan Kampus Melati di Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyatakan dukungannya terhadap program ini, namun ia turut memberi sejumlah catatan kritis.
“Program ini sangat bagus, tapi jangan hanya jadi proyek simbolik. Harus jelas hasilnya, dan benar-benar menyasar anak-anak yang putus sekolah karena kemiskinan ekstrem,” tegas Novan.
Ia menekankan bahwa kunci dari keberhasilan program ini terletak pada validitas data siswa. Menurutnya, proses pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial harus benar-benar akurat, mengingat sasaran program adalah anak-anak dari keluarga dengan kategori termiskin nasional.
“Kalau datanya tidak valid, bisa saja yang masuk justru bukan yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti metode pembelajaran yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat. Menurutnya, siswa dari kelompok miskin ekstrem memerlukan pendekatan yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya.
“Anak-anak ini bukan hanya butuh ruang belajar, tapi pendekatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Jangan sampai niatnya bagus, tapi metodenya salah,” kritik Novan.
Pemkot Samarinda sendiri menetapkan kuota awal sebanyak 100 siswa untuk tahap pertama. Angka tersebut dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan fasilitas yang tersedia saat ini. Meski demikian, Novan mengingatkan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.
“Pendidikan itu jalan panjang. Kalau serius mau mengentas kemiskinan ekstrem, ya harus komitmen sampai lulus. Jangan cuma sampai tahun depan lalu dilupakan,” ujarnya.
Selain itu, Novan mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pentingnya melibatkan elemen masyarakat dalam pelaksanaan program.
“Jangan semuanya digarap pemerintah. Libatkan komunitas, lembaga pendidikan alternatif, agar program ini punya warna lokal dan benar-benar berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan yang menyeluruh dan pengawasan yang ketat, Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Samarinda dan daerah lain di Indonesia. (Adv)