SAMARINDA — Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menjadi sorotan.
Meski dianggap sebagai pencapaian yang layak diapresiasi, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menekankan bahwa keberhasilan ini seharusnya menjadi titik awal untuk pembenahan yang lebih luas, bukan alasan untuk berpuas diri.
“WTP itu pencapaian, ya. Tapi jangan sampai jadi pencapaian kosong. Harus jadi momentum untuk refleksi dan pembenahan menyeluruh,” ujar Jahidin.
Jahidin menyoroti fakta bahwa meskipun predikat WTP diraih, masih terdapat 63 temuan dan 27 rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim.
Bagi Jahidin, ini adalah sinyal bahwa masih banyak aspek dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian dan perbaikan mendalam.
“Kita tidak bicara soal simbol administratif semata. Ini tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang jujur dan bertanggung jawab,” katanya.
Dirinya menegaskan, integritas pengelolaan anggaran adalah fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Jahidin menyebut bahwa setiap rekomendasi dari BPK sejatinya adalah instrumen penguat tata kelola, bukan sekadar formalitas laporan tahunan.
“Anggap saja itu vitamin pengingat. Artinya, jangan tunggu sakit dulu baru kita obati. Kita harus rawat sejak dini tata kelola ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jahidin mengajak agar kemitraan antara eksekutif dan legislatif diperkuat, tidak hanya dalam pembahasan anggaran, tetapi juga dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi keuangan.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan bersama. Kalau WTP mau kita pertahankan tiap tahun, maka kerja sama kita juga harus lebih solid dan terbuka,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar laporan keuangan yang rapi di atas kertas, mereka menginginkan dampak nyata dari setiap rupiah yang dikelola negara.
“WTP ini baru awal. Tantangan kita justru ada di tahap setelahnya, bagaimana menjaga keuangan daerah tetap bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)