SAMARINDA — Kalimantan Timur berpotensi kehilangan kesempatan emas dalam meningkatkan akses pendidikan alternatif melalui program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyoroti lambatnya respon Pemerintah Provinsi Kaltim dalam merealisasikan program tersebut.
Menurut Darlis, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu inovasi strategis Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pendidikan informal yang berkualitas.
Namun sayangnya, lanjut Darlis, Kaltim belum menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan kebutuhan dasar pelaksanaan program tersebut.
“Bukan soal lahannya ada atau tidak. Persoalan utamanya adalah lemahnya koordinasi dan kurangnya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. Ini program pusat yang sudah disiapkan, tapi kita tidak siap menyambutnya,” ujar Darlis.
Dirinya menyayangkan bahwa ketidaksiapan ini justru bisa membuat alokasi anggaran dari pusat dialihkan ke daerah lain yang lebih responsif. Menurutnya, beberapa provinsi lain sudah mampu menjalankan program ini dengan baik, sementara Kaltim masih berkutat di tahap survei lokasi.
“Kalau kita terus lamban, ya jangan kaget kalau anggarannya dipindah ke provinsi lain. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal komitmen,” tegasnya.
Darlis menambahkan, minimnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota turut memperparah situasi. Dirinya menilai, persoalan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal dengan membangun komunikasi intensif lintas sektor.
“Koordinasi antar instansi masih lemah, bahkan di internal Pemprov sendiri. Padahal ini urusan strategis yang bisa meringankan beban pendidikan lewat jalur APBN,” katanya.
Dalam pantauannya, Darlis menyebut hanya Kota Samarinda yang relatif siap memulai pelaksanaan tahap pertama Sekolah Rakyat pada pertengahan tahun ini. Sementara itu, daerah lain di Kaltim masih menghadapi kendala yang belum terselesaikan.
“Bulan Juni–Juli ini mungkin hanya Samarinda yang bisa mulai. Kabupaten lain saya lihat masih berat. Ini harus jadi bahan evaluasi bersama,” pungkasnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)