SAMARINDA — Bencana longsor yang melanda KM 28 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan di Desa Batuah, Kutai Kartanegara, tak hanya memutus jalur vital antar kota, tapi juga mengancam roda ekonomi dan distribusi logistik Kalimantan Timur (Kaltim)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan bahwa keterlambatan penanganan kondisi darurat ini bisa berdampak luas pada stabilitas wilayah.
“Kalau jalur utama ini tidak segera ditangani, bukan hanya warga yang terdampak. Mobilitas logistik, distribusi bahan pokok, hingga sektor industri juga akan terganggu. Ini bukan masalah teknis biasa, ini krisis akses,” ujar Reza.
Menurutnya, longsor yang terus menggerus badan jalan merupakan alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui BBPJN untuk segera melakukan respons cepat dan menyeluruh.
Reza menilai bahwa kondisi jalan nasional yang hampir putus harus menjadi prioritas utama penanganan infrastruktur saat ini.“Ini bukan sekadar tambal sulam. Harus ada penanganan struktural jangka panjang. Jangan tunggu putus total baru bergerak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza juga mendorong agar pembangunan jalur alternatif dilakukan secepatnya sebagai bentuk mitigasi jangka pendek, terutama untuk memastikan lalu lintas warga dan distribusi barang tetap berjalan.
Namun, dirinya mengingatkan bahwa pengalihan arus tanpa pengawasan berisiko menciptakan kerusakan baru di jalur pengganti. Untuk itu, Reza meminta Dinas Perhubungan dan PUPR-PERA Kaltim untuk melakukan pengawasan ketat terhadap arus kendaraan, terutama truk bermuatan besar.
“Kita tidak bisa mengalihkan beban ke jalur alternatif tanpa persiapan. Harus dipastikan kapasitas jalannya, harus diatur waktunya, dan diawasi secara intensif,” ujarnya.
Reza juga mengatakan bahwa kerusakan rumah warga di sekitar titik longsor perlu menjadi perhatian. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada jalan, sementara warga terdampak kehilangan tempat tinggal tanpa ada solusi nyata.
“Ini harus jadi respons menyeluruh, bukan hanya tambal-tambal darurat di jalan,” tambahnya.
Terakhir, menutup pernyataannya dengan mendesak BBPJN Kaltim untuk segera melakukan rekonstruksi jalur nasional tersebut sebelum kerusakan makin meluas dan mengisolasi konektivitas antar kota besar di Kaltim. (GK/ADV/DPRDKALTIM)