Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti lemahnya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kencana atau PDAM Samarinda terkait pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Tepian. Sorotan ini ia sampaikan menyusul adanya penggalian pipa milik PDAM di kawasan Jalan Pasundan, Kecamatan Samarinda Ulu. Menurutnya, hal ini dilakukan tanpa memperhatikan elevasi yang sudah dibangun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sinkronisasi antar instansi dalam pelaksanaan proyek di lapangan.
“Jadi salah satu yang kami sidak waktu itu (pipa PDAM di jalan Pasundan) beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau tidak salah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan proyek pembangunan di Samarinda selama ini terkesan tidak terintegrasi. Tak jarang, jalan yang baru selesai dibangun atau diperbaiki justru kembali dibongkar dalam waktu dekat karena adanya pekerjaan jaringan pipa air. Hal ini kerap menimbulkan keluhan dari warga dan berisiko menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
“Kadang kita dapat keluhan dari masyarakat. Jalan sudah bagus, tiba-tiba dibongkar lagi. Ternyata karena perbaikan pipa,” tegasnya.
Deni mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara instansi teknis, khususnya antara PUPR dan PDAM. Ia menyarankan agar perencanaan proyek disusun secara terpadu, termasuk dengan menyusun peta proyek bersama yang dilengkapi jadwal pelaksanaan kerja, agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya.
“Makanya saya bilang ke pemerintah kota, khususnya PUPR, tolong koordinasi benar-benar dengan PDAM, dalam hal ini Perumda Tirta Kencana. Ketika PDAM punya perencanaan, itu harus disinergikan dengan apa yang sedang atau akan dikerjakan oleh PUPR. Jangan sampai jalan yang baru dibangun malah dibongkar lagi untuk pasang pipa,” paparnya.
Tak hanya itu, Komisi III DPRD juga mendesak agar evaluasi rutin terhadap pelaksanaan proyek-proyek publik dilakukan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan setiap pembangunan yang dikerjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami minta ke depan ada komunikasi yang lebih intens. Koordinasi teknis ini sangat penting, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” pungkas Deni. (Adv)