Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan perlunya perbaikan serius dalam pelaksanaan Program GratisPol, terutama setelah muncul keluhan mahasiswa terkait kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di awal semester meski program sudah berjalan.
Menjawab persoalan tersebut dalam sebuah diskusi yang digelar di Temindung Creative Hub, Seno menjelaskan bahwa situasi itu dipicu keterlambatan administrasi di tingkat pemerintah pusat.
Saat kampus memasuki masa pembayaran, Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri belum terbit, sementara anggaran GratisPol masih berada dalam tahap perubahan APBD.
“Masalahnya ada di sinkronisasi waktu. Kampus butuh menarik SPP, sedangkan anggaran kami belum bisa dicairkan. Ini yang kami evaluasi supaya tidak terjadi lagi,” ujar Seno, Kamis (20/11/2025).
Ia memastikan untuk tahun 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran lebih awal agar pencairan tidak lagi bergantung pada siklus perubahan anggaran.
Pemerintah juga menjamin mahasiswa yang sempat menalangi UKT akan menerima pengembalian dana langsung ke rekening mereka.
Selain soal pencairan, Seno menyoroti percepatan verifikasi bagi kampus swasta sebagai penerima manfaat GratisPol. Menurutnya, proses pendataan berjalan cukup cepat dalam dua pekan terakhir.
“Sekitar 60–70 persen kampus swasta sudah diverifikasi,” jelasnya.
Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol (TP2G) menargetkan verifikasi seluruh perguruan tinggi swasta rampung sebelum akhir November 2024.
Seno menyebut sisa proses tinggal sekitar 30 persen dan optimistis target itu dapat dicapai.
Diskusi tersebut turut melibatkan anggota DPRD Kaltim Komisi IV, Darlis Pattalongi, serta sejumlah pegiat media dan akademisi yang memberikan pandangan terkait implementasi GratisPol di lapangan.
“Tentu rangkaian masukan ini mempercepat pembenahan mekanisme agar program berjalan lebih stabil pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim