SAMARINDA – Program penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui skema Gratispol bukan muncul secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang yang diawali kajian fiskal dan analisis akses pendidikan di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa gagasan ini telah ia rancang sejak masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim. Menurutnya, tren meningkatnya APBD dalam lima tahun terakhir tidak diiringi dengan peningkatan signifikan pada alokasi beasiswa daerah.
“Kita melihat anggaran beasiswa relatif kecil. Jika diperbesar, ruang belajar bagi anak-anak Kaltim juga semakin luas,” ujar Seno, Selasa (25/11/2025).
Kajian itu kemudian berkembang menjadi pembahasan lebih mendalam tentang pemerataan pendidikan. Seno menjelaskan, sebelum dirinya berpasangan dengan Rudy Mas’ud dalam Pilgub Kaltim, keduanya telah berdiskusi mengenai kemungkinan memperluas dukungan pembiayaan pendidikan tinggi, yang awalnya terbatas pada beasiswa.
Melalui kunjungan ke berbagai daerah, keduanya menemukan masih banyak lulusan SMA di Kaltim yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Data yang mereka pelajari menunjukkan hanya sekitar delapan persen lulusan SMA yang melanjutkan studi ke jenjang universitas.
“Banyak anak ingin kuliah tetapi terkendala biaya, padahal secara akademik mampu,” katanya.
Dari data dan aspirasi yang diterima, konsep UKT gratis mulai dirumuskan. Menurut Seno, jumlah mahasiswa asal Kaltim berkisar 105.000—130.000 orang, dan kebutuhan pendanaannya masih memungkinkan ditopang melalui mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
“Dari sisi fiskal memungkinkan, dan dari sisi kebutuhan sosial sangat mendesak,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketika Program Gratispol diimplementasikan, kebijakan itu bukan bagian dari kampanye, tetapi hasil kajian panjang yang diarahkan untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh pelajar Kaltim tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarga.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim