Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pemangkasan bantuan pendidikan Gratispol hingga maksimal Rp5 juta adalah hoaks. Isu tersebut sebelumnya mengaitkan dugaan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dengan pengurangan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Juru Bicara Pemprov Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membantah tegas rumor tersebut.
“Ini kan jelas hoaks, hehe” tegas Faisal.
Ia menekankan bahwa Program Gratispol tetap berjalan normal tanpa adanya pengurangan, bahkan cakupannya terus diperluas agar dapat menjangkau seluruh mahasiswa Kaltim.
Faisal menjelaskan bahwa total anggaran Gratispol tahun 2026 mencapai lebih dari Rp1,38 triliun. Dana tersebut telah dialokasikan untuk seluruh kategori bantuan pendidikan, mulai dari mahasiswa S1, S2, S3, bantuan bagi mahasiswa luar Kaltim, luar negeri, hingga bantuan khusus dan operasional program. Anggaran yang besar tersebut menunjukkan secara jelas bahwa Pemprov Kaltim tidak melakukan pemangkasan terhadap program unggulan ini.
Di sisi lain, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, juga menegaskan bahwa batas atas bantuan UKT tidak pernah berubah dan telah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis sejak awal program berjalan. Ia menjelaskan bahwa bantuan UKT untuk rumpun sosial dan humaniora tetap maksimal Rp5 juta, rumpun eksakta maksimal Rp7 juta, farmasi maksimal Rp8 juta, kedokteran maksimal Rp15 juta, sementara jenjang S2 maksimal Rp12 juta dan S3 maksimal Rp15 juta. Menurutnya, batas atas tersebut bukan kebijakan baru, melainkan aturan baku yang sudah diterapkan sejak program Gratispol pertama kali digulirkan.
Dasmiah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, terutama yang berasal dari akun-akun media sosial yang tidak kredibel. Ia menekankan bahwa prinsip utama Gratispol tetap sama, yaitu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi pelajar dan mahasiswa Kaltim tanpa adanya pengurangan fasilitas.
“Prinsipnya, Gratispol tetap jalan tanpa berkurang. Bahkan cakupannya kini semakin luas hingga menyasar semua pelajar,” ujarnya.
Pemprov Kaltim memastikan komitmennya dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Melalui keberlanjutan dan perluasan program Gratispol, pemerintah berharap dapat terus menjaga kualitas layanan pendidikan serta memastikan bahwa bantuan pendidikan tetap menjadi salah satu kebanggaan daerah.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim