SAMARINDA – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Abdulloh, mengungkapkan dukungan penuh terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) dalam upaya pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dan rambu lalu lintas di wilayah Kaltim.
Dirinya menekankan bahwa meskipun efisiensi anggaran memaksa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemangkasan, Dishub tidak boleh mengurangi anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami tegaskan agar refocusing anggaran tidak menyentuh bantuan langsung untuk masyarakat. Jika perlu, kurangi saja anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial,” tuturnya.
Abdulloh juga menyoroti Rencana Kerja (Renja) Dishub untuk tahun 2025-2026 yang dinilainya masih terkendala minimnya anggaran.
“Saya melihat anggaran yang tersedia sangat kecil, sehingga sulit untuk merealisasikan hasil reses dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Abdulloh, menilai Dishub telah bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya. Namun, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, terutama di wilayah pedalaman Kaltim.
“Dishub sudah bekerja maksimal, hanya saja anggarannya yang belum mencukupi. Komisi III akan terus mendukung agar anggaran ini diperjuangkan bersama, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terutama untuk jalan provinsi di daerah pedalaman,” ucapnya.
Dirinya menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar di Kaltim masih sangat besar. Bahkan, alokasi Rp3 triliun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk elektrifikasi pedesaan pun dinilai belum cukup.
“Kaltim masih menghadapi banyak kendala, terutama di daerah tertinggal yang masih minim akses infrastruktur,” tutup Abdulloh. (GK/ADV/DPRDKALTIM)