Samarinda – Rencana pendistribusian air dari Sungai Mahakam ke Kota Bontang dalam rangka mengatasi krisis air bersih mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.
Ia mendukung langkah tersebut, namun mengingatkan agar proyek ini tidak hanya dilihat dari sisi teknis, melainkan juga dari perspektif keadilan dan keberlanjutan regional.
“Air adalah hak dasar semua warga. Jadi distribusinya harus adil dan merata. Jangan sampai saat membantu daerah lain, daerah sumber seperti Samarinda justru mengalami penurunan kualitas atau kuantitas layanan air bersih,” ujar Syarifatul.
Menurutnya, kolaborasi antarwilayah sangat penting, namun perlu didasari perencanaan yang matang agar tak menimbulkan ketimpangan baru.
Syarifatul menekankan bahwa proyek ini harus mempertimbangkan kapasitas Sungai Mahakam dalam jangka panjang, serta dampak lingkungan dan sosialnya.
“Apakah Sungai Mahakam mampu menopang kebutuhan Samarinda dan Bontang sekaligus? Jangan sampai kita menyelesaikan satu krisis tapi menciptakan potensi masalah di wilayah lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan aspek kesehatan masyarakat sebagai indikator utama dalam kebijakan air bersih. Syarifatul menilai, air berkualitas buruk bisa berdampak besar terhadap isu kesehatan seperti stunting, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Kaltim.
“Air bukan hanya untuk mandi dan minum. Ini fondasi kesehatan masyarakat. Kalau distribusinya tidak merata atau kualitasnya menurun, dampaknya bisa panjang—mulai dari penyakit hingga terhambatnya tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar proyek distribusi air ini tidak sekadar menjadi solusi darurat, melainkan juga masuk dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang terintegrasi antarwilayah.
Salah satu yang ia usulkan adalah adanya sistem monitoring kualitas dan volume air secara digital serta audit publik terhadap proyek infrastruktur air bersih.
“Kalau ini dikelola secara transparan dan profesional, distribusi air lintas wilayah bisa jadi model keberhasilan pembangunan kolaboratif di Kaltim. Tapi kalau tidak dirancang dengan matang, bisa memunculkan ketimpangan sosial baru,” tutupnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)