Dorong Optimalisasi Aset Daerah, Sabaruddin : Aset Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Beban

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (Foto : GK)

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya transformasi dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia mendorong agar seluruh aset daerah, termasuk lahan yang selama ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dioptimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nyata dan berkelanjutan.

Salah satu sorotan terbarunya adalah lahan milik Pemprov yang digunakan untuk operasional Mall Lembuswana. Menurut Sabaruddin, kerja sama tersebut perlu ditinjau ulang secara menyeluruh dan tidak serta merta diperpanjang tanpa kajian mendalam.

“Prinsip dasarnya sederhana: kalau aset tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah, apalagi justru stagnan, lebih baik disiapkan skema baru yang lebih produktif,” tegasnya.

Sabaruddin menekankan, masih banyak aset daerah yang potensial namun belum digarap secara maksimal. Beberapa bahkan justru dikuasai pihak ketiga tanpa kontribusi memadai terhadap keuangan daerah. Hal ini dinilai sebagai ironi di tengah upaya meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

“Kita bicara soal efisiensi dan akuntabilitas. Aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan inventaris. Harus ada nilai ekonomi dan manfaat sosial yang dihasilkan,” tambahnya.

Sabaruddin menyebut pihaknya di Komisi II terus mendorong reformasi sistem pengelolaan aset, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap semua bentuk kerja sama.

Tujuannya, lanjut dia, agar aset yang dikelola tidak hanya memberi keuntungan kepada segelintir pihak, tetapi juga berdampak luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan soal Mall Lembuswana saja. Ini soal bagaimana kita memandang aset sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar properti pasif,” ujarnya.

Ia berharap langkah-langkah evaluatif ini dapat menjadi awal dari tata kelola aset yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Kalau dikelola dengan benar, aset-aset kita bisa jadi andalan untuk menopang pembangunan tanpa terus bergantung pada pusat,” tutup Sabaruddin. (GK/ADV/DPRDKALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *