Samarinda – Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-79 dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap aparat penegak hukum, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan dukungan lembaganya terhadap keberadaan dan peran strategis Polri di daerah. Namun, dukungan tersebut tak bersifat buta, Celni menggarisbawahi perlunya pembenahan internal serta peningkatan sensitivitas sosial agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat terus dipulihkan dan diperkuat.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan awak media terkait peran Polri dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum di Kota Samarinda. Menurut Celni, DPRD mendukung penuh kinerja Polri, namun dukungan itu juga dibarengi dengan harapan agar institusi Bhayangkara senantiasa melakukan evaluasi dan introspeksi menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi.
“Kita tentunya mensupport dari pihak Polri, bagaimanapun. Namun kita juga menyadari bahwa jika ada permasalahan di lapangan, itu sering kali ulah segelintir oknum. Jangan sampai tindakan oknum mencoreng institusi Polri secara keseluruhan,” kata Celni.
Ia menekankan bahwa modal utama bagi Polri adalah kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan itu tercoreng oleh tindakan oknum, maka kerja keras seluruh institusi bisa sia-sia. Oleh karena itu, Celni mendorong adanya mekanisme korektif yang cepat dan responsif terhadap setiap keluhan atau kritik dari masyarakat.
“Semoga saja pihak Polri semakin berbenah, semakin bisa melihat kondisi masyarakat dengan baik, serta dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat ingin polisi yang dekat, melayani, dan bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan mereka,” lanjutnya.
Dalam pandangan Celni, pembenahan bukan hanya soal disiplin internal, tetapi juga soal kualitas sumber daya manusia dan pendekatan sosial. Di era modern, masyarakat lebih menuntut polisi yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan empatik terhadap problem sosial yang kompleks. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD siap mendorong dan mendukung setiap inisiatif positif Polri dalam rangka reformasi institusional.
“Hubungan sinergis antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum adalah kunci untuk menciptakan suasana kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat Samarinda,” pungkasnya.
Melalui relasi yang terbuka antara lembaga legislatif dan penegak hukum, iklim demokrasi lokal yang sehat dapat terus terjaga. Dengan begitu, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. (Adv)