Samarinda- Dalam beberapa waktu terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghadiri RDP yang diselenggarakan oleh Komisi III DPRD Kota Samarinda yang diselenggarakan pada (22/7). RDP ini menyoroti efisiensi serapan anggaran daerah tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menjelaskan bahwa fokus pembahasannya adalah kelanjutan dari evaluasi serapan anggaran. “RDP dengan Dinas BPBD masih lanjutan dengan pembahasan kaitan dengan serapan anggaran di 2025,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut BPBD melaporkan sebesar 67% penyerapan anggaran hingga akhir triwulan kedua tahun ini. Menurut Deni capaian ini menunjukkan progress yang cukup baik dalam pengelolaan dana pemerintah daerah, terutama mengingat kompleksitas tugas dan fungsi BPBD. “dari BPBD menyampaikan bahwa hingga di triwulan kedua ini mereka telah sekitar 67% dalam pelaksanaan serapan itu tadi” terangya.
Selain itu Deni juga mengulas postur anggaran BPBD senilai setengah dari Rp.14 miliar yang dipergunakan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Kemudian sisa anggaran sekitar Rp. 6 miliar dipergunakan untuk kegiatan operasional dan penanggulangan bencana. “Nah, tadi dari postur anggaran sebesar 14 miliar sekian itu hampir 50% adalah untuk belanja rutin, yaitu gaji dan tunjangan ya kan, pegawai seperti biasa, sisanya kegiatan kurang lebih 6 miliaran,” terangnya
Ia juga mengapresiasi atas semangat dan efektivitas BPBD dalam merealisasikan program-program krusial, meskipun dengan nominal anggaran yang terbatas.
“Dalam rangka untuk melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di kota Samarinda BPBD masih bekerja optimal walau dengan anggaran minimalis” pungkasnya (Adv)