Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memantapkan arah pembangunan jangka menengah melalui Program Jaring Sosial dan Politik (Jospol). Program yang digagas bersama Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini diproyeksikan menjadi penggerak utama percepatan kesejahteraan masyarakat Kaltim dalam lima tahun mendatang.
Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan, Jospol bukan hanya kerangka program, tetapi fondasi strategis yang akan memberi lompatan besar bagi pembangunan daerah. Dengan cakupan yang melintasi beragam sektor, Jospol disiapkan memberi dampak pembangunan jangka panjang yang menyentuh pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, hingga kualitas hidup masyarakat.
“Jospol akan memberikan dampak luas karena mencakup banyak sektor sekaligus. Efeknya terhadap ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat akan sangat terasa,” ujarnya.
Dalam struktur kebijakan Pemprov Kaltim, Jospol ditempatkan sejajar dengan GratisPol sebagai dua program prioritas utama. Jika GratisPol memfokuskan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, maka Jospol diarahkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan teknologi, ekonomi, infrastruktur, serta pelibatan publik.
Program Jospol memuat sembilan fokus strategis. Di bidang ekonomi, pemerintah menitikberatkan pada hilirisasi pertanian berbasis modernisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Jospol juga mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri, dan layanan publik.
Pada aspek sosial-keagamaan, Jospol memasukkan program peningkatan insentif bagi guru sekolah, tenaga pengajar pesantren, dan penjaga rumah ibadah sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan kelompok yang berperan langsung dalam pelayanan masyarakat.
Selain itu, Jospol turut menyoroti penguatan UMKM melalui ekonomi kreatif dan digital, pengembangan desa wisata berbasis budaya lokal, serta pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Percepatan pembangunan jalan, jembatan, jaringan komunikasi, hingga pelabuhan internasional masuk dalam daftar prioritas. Revitalisasi Sungai Mahakam juga menjadi agenda besar untuk mendukung transportasi, industri, dan pariwisata air.
Seno menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Jospol. Ia menyebut masih banyak infrastruktur yang rusak berada di luar kewenangan provinsi sehingga memerlukan keselarasan kebijakan dan pembiayaan lintas pemerintah.
“Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakan tinggal sekitar 15 persen. Tantangannya justru pada jalan nasional serta kabupaten dan kota. Ini harus ditangani bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyelaraskan program pembangunan daerah dengan Jospol agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. “Jika seluruh pemangku kebijakan bergerak dalam satu arah, hasil pembangunan akan jauh lebih optimal dan dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat,” tutup Seno.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim