SAMARINDA – Massa dari Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (LPADKT-KU) bersama anggota DPRD Samarinda kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin, 10 November 2025. Aksi ini menuntut keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih timpang.Ketua Umum LPADKT-KU, Vendy Meru, menyatakan aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya yang belum mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pusat. “Sampai saat ini belum ada respon baik dari pemerintah pusat. Kami tegaskan penolakan atas ketidakadilan pembagian DBH,” ujarnya. Ia menegaskan Kalimantan Timur sebagai penyumbang devisa negara yang besar belum sebanding dengan keadilan yang diterima daerah ini.Vendy menjelaskan ketimpangan tersebut berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. “Kami kuatir jika tidak bersuara, kondisi daerah dianggap sudah sejahtera, padahal kenyataannya masih jauh dari memadai,” tambahnya. Ia menegaskan gerakan ini bukan sikap menentang pemerintah, melainkan upaya moral mengetuk hati para pejabat pusat agar memberikan perhatian nyata terhadap kondisi daerah.Tak hanya menyerukan keadilan, Vendy juga menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar memperhatikan nasib rakyat Kaltim yang hingga kini dirasa kurang diperhatikan dalam distribusi dana negara. “Pak Prabowo, kami mohon diperhatikan, perlakuan ini tidak adil bagi warga Kaltim,” katanya.Massa dari Fraksi Rakyat Kaltim mengancam akan menutup akses jalur tongkang batu bara di Sungai Mahakam sebagai bentuk aksi lanjutan jika aspirasi mereka diabaikan. “Penutupan akses Jembatan Mahakam adalah langkah agar penolakan pemangkasan DBH ini didengar oleh presiden. Sungai Mahakam adalah urat nadi ekonomi Kaltim dan Indonesia,” tegas Vendy.Dukungan juga datang dari anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan, yang menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi DBH tahun ini. “Transfer DBH mengejutkan pemerintah daerah karena tidak mencerminkan kontribusi Kaltim. Kami mewakili rakyat menuntut pembagian seadil-adilnya. Kaltim penghasil tertinggi tapi diperlakukan seperti anak tiri,” ungkap Viktor.Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian, dengan massa menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan hak daerah hingga mendapat respons nyata pemerintah pusat.