Kapurtulis – Sebuah kontroversi besar mencuat di tengah persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, setelah 18 anggota Paskibraka putri dipaksa untuk melepas jilbab mereka selama proses pengukuhan dan upacara kenegaraan. Kejadian ini dipicu oleh aturan baru yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yaitu Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024, yang mengatur standar atribut pakaian dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka.
Aturan ini telah menuai banyak kritik, salah satunya dari Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pernyataannya, Muhaimin mengecam keras kebijakan tersebut, yang menurutnya tidak hanya merusak persatuan bangsa, tetapi juga berpotensi membangkitkan radikalisme baru yang penuh dendam. Ia bahkan mendesak agar Kepala BPIP segera diganti sebagai bentuk tanggung jawab atas kebijakan kontroversial ini.
Menurut laporan, para anggota Paskibraka tersebut sebelumnya telah menjalani latihan dengan mengenakan jilbab. Namun, setelah aturan baru diterbitkan, mereka diminta untuk melepas jilbab selama pengukuhan dan upacara, yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang mendukung kebebasan beragama.
Tindakan ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan dan aktivis hak asasi manusia, yang menilai bahwa keputusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya. Banyak yang menganggap bahwa BPIP telah mengambil langkah yang bertentangan dengan prinsip Pancasila itu sendiri, yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan toleransi.
Dengan semakin meningkatnya tekanan publik, BPIP kini berada di bawah sorotan tajam. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil ke depannya tidak lagi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
