Samarinda – Harapan kemandirian ekonomi desa di Kalimantan Timur kini mendapat ruang baru. Melalui Program Jospol, pemerintah berupaya membangun desa wisata yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi UMKM, pelaku kreatif, dan masyarakat lokal.
Program ini juga menekankan pentingnya diversifikasi destinasi. Setiap desa ditargetkan memiliki lebih dari dua objek wisata unggulan untuk menghindari ketergantungan pada satu daya tarik saja. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengelolaan potensi alam, budaya, sejarah, hingga kreativitas masyarakat sebagai satu ekosistem pariwisata yang saling melengkapi.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding, menegaskan bahwa pembangunan desa wisata saat ini tidak hanya berfokus pada keindahan lokasi, melainkan menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat.
“Program ini sejalan dengan visi Gubernur untuk menjadikan desa wisata sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Pergub Desa Wisata sedang disiapkan agar pengembangan desa wisata memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan berkelanjutan,” ujar Angit.
Melalui Program Jospol, desa wisata didorong untuk memenuhi standar layanan, meningkatkan kualitas manajemen destinasi, memanfaatkan teknologi digital, serta memperkuat pemasaran melalui platform daring. Standarisasi ini dinilai penting agar desa wisata Kaltim mampu bersaing dengan destinasi nasional yang sudah berkembang pesat.
“Jospol menargetkan desa wisata bukan hanya dikenal, tetapi juga memiliki kualitas pelayanan, keamanan, dan pengalaman wisata yang layak jual. Digitalisasi dan ekonomi kreatif adalah kunci,” lanjutnya.
Dalam model pengembangan ini, peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan UMKM menjadi pilar utama. Bumdes diharapkan dapat menjadi pengelola destinasi, sementara UMKM menjadi penyedia kebutuhan wisatawan mulai dari kerajinan lokal, kuliner khas, hingga layanan jasa pendukung lainnya.
“Bumdes dan UMKM harus berjalan beriringan. Pemerintah terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas agar mereka mampu mengelola wisata secara profesional dan bertanggung jawab,” tambah Angit.
Dengan integrasi kebijakan, penguatan kapasitas, serta dukungan infrastruktur jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis desa wisata di daerah ini akan semakin kompetitif, mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memperkuat posisi Kaltim dalam peta pariwisata nasional.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim