Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya penyusunan strategi menyeluruh dalam mengatasi persoalan banjir yang masih kerap melanda sejumlah kawasan di Kota Tepian. Seruan itu ia sampaikan seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Senin (7/7/2025).
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD itu membahas realisasi serapan anggaran tahun 2025 serta rencana kegiatan yang akan diajukan untuk tahun anggaran 2026. Salah satu fokus utama yang disorot dalam forum tersebut adalah lambannya penanganan banjir dan masih banyaknya titik rawan genangan yang belum tertangani secara tuntas.
“Ada enam bidang yang harus ditangani PUPR, dan banjir menjadi salah satu yang paling mendesak,” ujar Deni saat ditemui usai rapat.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, pendekatan penanganan banjir di Samarinda selama ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Hal itu membuat dampak dari program yang dijalankan kerap tidak terasa signifikan bagi masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menyusun perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan lintas sektor.
“Kita tidak ingin pelaksanaan proyek hanya dilakukan satu tahap di satu titik, lalu pindah ke titik lain, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Harus ada desain besar yang mengarah pada penyelesaian total,” tegasnya.
Deni juga mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Dinas PUPR telah memaparkan sejumlah program kerja seperti normalisasi drainase dan pembangunan kolam retensi sebagai langkah konkret mengurangi debit air saat hujan deras. Meski demikian, Komisi III DPRD meminta agar dinas tersebut melengkapi pemaparannya dengan data teknis yang lebih mendalam.
“Kami ingin ketika masyarakat menanyakan persoalan banjir di wilayah tertentu, kita bisa memberikan penjelasan berbasis data. Apa penyebabnya, apa bottleneck-nya, dan apa solusinya,” jelas Deni.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi dalam penanganan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Ia menuturkan bahwa DPRD, melalui Badan Anggaran (Banggar), akan terus mengawal dan memperjuangkan alokasi dana yang memadai agar proyek-proyek strategis bisa berjalan maksimal.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan PUPR terus terbangun, demi mewujudkan kota yang lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.
Isu banjir memang menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemkot Samarinda. Selain karena pertumbuhan penduduk yang pesat, masalah ini juga diperparah oleh alih fungsi lahan dan belum meratanya infrastruktur drainase. Sehingga dorongan Komisi III DPRD agar pemerintah menyusun desain besar penanganan banjir dinilai sebagai langkah krusial demi keberlanjutan pembangunan kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. (Adv)