Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa program beasiswa Gratispol akan terus memastikan pembiayaan kuliah bagi mahasiswa di seluruh kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menanggapi kekhawatiran sejumlah mahasiswa atas kemungkinan keterlambatan pencairan bantuan.
Menurut Rudy, Gratispol sejak awal dirancang untuk memberi dukungan secara adil dan merata.
“Prinsipnya, semua mahasiswa yang memenuhi ketentuan akan dibiayai oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar bantuan bisa dicairkan, termasuk domisili minimal tiga tahun di Kaltim dengan dokumen sah, tidak menerima beasiswa lain, serta administrasi kampus terutama di perguruan tinggi swasta harus jelas dan lengkap.
Rudy menekankan bahwa status kampus, baik negeri maupun swasta, tidak menjadi pembeda.
“Untuk kampus swasta pun sama, selama administrasinya rapi dan memenuhi persyaratan, semuanya bisa terakomodasi,” tegasnya.
Pemerintah provinsi pun tengah memperbaiki sistem validasi domisili dan administrasi kampus supaya pencairan bantuan tahun depan bisa lebih cepat dan teratur.
Program Gratispol yang diluncurkan tahun 2025 oleh Rudy bersama Wakil Gubernur Seno Aji menjadi salah satu kebijakan pendidikan paling ambisius di Kaltim.
Tidak hanya mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan ini juga meliputi kebutuhan dasar kuliah dan dukungan bagi tenaga pendidik — bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di tengah persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Hingga saat ini, Gratispol telah menanggung UKT lebih dari 32 ribu mahasiswa,” tandasnya.
Ke depan, program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi, mengurangi beban ekonomi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh penjuru Kaltim.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim