Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempertegas komitmen dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan dengan memperluas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Melalui APBD Perubahan 2025, Dinas Sosial Kaltim menambah alokasi bantuan usaha bagi 180 warga miskin yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Penambahan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat prasejahtera memulai usaha mandiri sesuai potensi yang mereka miliki.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa hingga tahun ini pemerintah telah menyalurkan bantuan UEP kepada 1.500 warga miskin di 10 kabupaten/kota.
Namun, masih banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha agar mampu meningkatkan taraf hidup keluarga.
Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan tambahan penerima manfaat dalam anggaran perubahan sebagai bentuk perluasan intervensi perlindungan sosial yang lebih inklusif.
“Tujuan UEP ini bukan lagi bantuan yang habis dipakai begitu saja. Kami ingin masyarakat punya alat usaha, punya peluang kerja, dan bisa mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Program UEP memberikan peralatan usaha sesuai jenis kegiatan ekonomi yang dipilih. Bidang yang disasar meliputi usaha kuliner, minuman, perdagangan kecil, hingga jasa rumahan yang mudah dijalankan dari lingkungan tempat tinggal.
Dukungan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha pemula meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengikuti selera pasar.
Untuk penerima bantuan yang berwirausaha minuman misalnya, mereka mendapat paket alat berupa mesin penutup gelas (cup sealer), termos es, blender, galon air, serta wadah pendukung produk.
Dengan perlengkapan ini, pelaku usaha dapat menjual lebih banyak variasi minuman dengan kualitas lebih baik sehingga pendapatan berpotensi meningkat.
“Kalau usahanya hanya satu jenis, pasarnya kecil. Tapi dengan alat lengkap, mereka bisa kembangkan menu sesuai tren dan minat konsumen,” ujar Andi.
Ia menegaskan bahwa penambahan penerima UEP menjadi indikator bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kaltim kini bergerak dari sekadar bantuan sesaat menuju pembangunan ekonomi keluarga.
Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang dibantu dapat lepas dari kerentanan dan berkembang secara berkelanjutan.
“Dengan pemberdayaan yang konsisten, kami berharap semakin banyak warga Benua Etam yang mampu menopang ekonomi keluarga secara mandiri dan hidup lebih sejahtera,” pungkasnya.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim