Sebatik, Kalimantan Utara — Sejumlah organisasi kepemudaan yang bergabung dengan masyarakat Sebatik melakukan aksi menyegel Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang hingga kini belum memfungsikan fasilitas perbatasan tersebut. Aksi damai ini berlangsung di depan area PLBN Sebatik dan akan dilanjutkan hingga ada kejelasan resmi dari pemerintah terkait status pengoperasian PLBN yang dinilai vital bagi masyarakat perbatasan.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan warga setelah kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI ke Pulau Sebatik yang dinilai belum memberikan hasil konkret. Salah satu perwakilan Pemuda Perbatasan Sebatik, Dedy Kamsidi, menyampaikan bahwa masyarakat berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata.
“Tentu kita sesalkan, kunjungan tersebut tidak lebih hanya seremonial belaka. Bagi masyarakat dan PLBN Sebatik, belum ada nilai positif maupun manfaat nyata,” ujar Dedy dalam orasinya di lokasi aksi.
Sementara itu, Isyak, perwakilan pemuda lainnya, mengatakan aksi penyegelan ini merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya tindak lanjut pemerintah pusat.
“Kedatangan mereka tidak memberikan dampak positif terhadap PLBN. Ini bentuk kekecewaan kami sebagai anak perbatasan. Aksi ini akan terus dilakukan sampai ada penjelasan dan keputusan jelas dari pihak yang berwenang,” ujarnya.
Dari pihak legislatif daerah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Mulyono, menyampaikan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan secara tertib dan sesuai hukum. Ia menilai, masyarakat Sebatik memiliki alasan kuat untuk menyuarakan tuntutan agar PLBN segera difungsikan.
“Kami sebagai wakil rakyat tidak pernah melarang rakyat menyampaikan pendapat di muka umum, karena kesejahteraan kehidupan adalah hukum tertinggi. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menunggu kejelasan soal pengoperasian PLBN,” kata Andi.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa DPRD Nunukan telah menampung dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sebatik kepada pihak berwenang di tingkat pusat.
> “Kami berharap Komisi II DPR RI dan kementerian terkait segera merespons aspirasi ini. Kami juga meminta perhatian serius dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan agar PLBN Sebatik segera difungsikan. Fasilitas negara yang menelan anggaran besar harus dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat, bukan dibiarkan terbengkalai,” tegasnya.
Menurut data yang beredar di kalangan masyarakat, pembangunan PLBN Sebatik disebut telah menelan biaya ratusan miliar rupiah. Warga menilai, apabila fasilitas sebesar itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut mencerminkan pemborosan anggaran negara dan menghambat kemajuan ekonomi perbatasan. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Komisi II DPR RI belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut pengoperasian PLBN Sebatik.
Aksi penyegelan PLBN Sebatik menjadi simbol protes dan seruan moral warga perbatasan agar pemerintah pusat tidak abai terhadap kebutuhan strategis kawasan perbatasan. Bagi masyarakat Sebatik, kehadiran PLBN bukan sekadar gedung, melainkan harapan akan akses ekonomi, sosial, dan nasionalisme yang selama ini menunggu untuk dihidupkan kembali.