Samarinda — Proses pemulihan infrastruktur jalan pasca banjir di Samarinda menuai sorotan publik. Meskipun perbaikan dianggap langkah penting, kemacetan yang ditimbulkan justru menjadi keluhan masyarakat di sejumlah titik rawan padat lalu lintas. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan bahwa dampak banjir berupa kerusakan infrastruktur adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun pemerintah harus sigap mengatasi efek lanjutan seperti kemacetan.
“Pasca banjir itu pasti ada dampaknya, salah satunya kerusakan jalan. Kalau kemudian dilakukan perbaikan dan mengakibatkan kemacetan, saya pikir itu masih wajar. Tapi yang penting adalah harus ada upaya untuk mengurai kemacetan itu,” ujar Rohim dalam wawancara pada Jumat (16/05) sore.
Ia menegaskan bahwa kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan harus dikelola dengan baik melalui koordinasi antar lembaga. Jangan sampai perbaikan jalan dilakukan tanpa adanya langkah konkret untuk mengatur lalu lintas agar tidak semakin padat dan menyulitkan masyarakat.
“Yang tidak boleh itu ketika ada perbaikan, terus bikin macet, tapi tidak ada upaya dari dinas terkait untuk membantu mengurai. Harusnya dikoordinasikan agar macetnya tidak berkepanjangan atau membuat jalan semakin padat,” tambahnya.
Rohim menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh perbaikan infrastruktur demi kenyamanan warga, namun pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
“Justru kita senang kalau ada perbaikan. Tinggal bagaimana mengatur dan mengelola dampaknya dengan baik, itu yang kita harapkan,” tutupnya. (Adv)