SAMARINDA – Rencana besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menghadirkan layanan Wi-Fi gratis di seluruh desa melalui program “Gratispol” dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa digitalisasi desa tidak akan berjalan tanpa pemerataan infrastruktur dasar, terutama pasokan listrik.
Menurutnya, listrik adalah fondasi utama sebelum berbicara soal internet, pendidikan daring, atau ekonomi digital. Ia menyoroti masih banyak desa di wilayah Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu yang belum teraliri listrik PLN hingga pertengahan 2025.
“Internet gratis itu penting, tapi kalau listrik saja belum ada, bagaimana mau nyalakan router? Ini soal kebutuhan dasar yang harus didahulukan,” ujar Agusriansyah.
Ia menyebut, program Wi-Fi gratis yang ditargetkan mencakup 841 desa di Kaltim merupakan langkah maju. Namun tanpa perencanaan infrastruktur yang terpadu, termasuk sumber energi alternatif seperti tenaga surya atau hybrid, program tersebut berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak nyata.
“Kalau kita bicara konektivitas digital, jangan lupakan dulu konektivitas energi. Keduanya saling terkait, dan pemerintah harus hadir dari hulu ke hilir,” tambah politisi PKS itu.
Agusriansyah menekankan bahwa sinergi antarlembaga sangat penting, terutama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga mendorong agar pembangunan infrastruktur desa tidak berjalan sektoral, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat yang saling terhubung.
Menurutnya, program Wi-Fi gratis bukan sekadar penyediaan jaringan, tetapi juga bagian dari strategi besar membuka akses informasi, pendidikan, dan ekonomi digital di pedesaan. Oleh karena itu, listrik dan konektivitas harus dipandang sebagai satu kesatuan.
“Anak-anak di desa ingin belajar, UMKM ingin berkembang lewat platform digital. Tapi semua itu butuh listrik. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan jadi slogan,” tegasnya.
Terakhir, ia pun berharap pemerintah segera merancang solusi permanen bagi desa-desa non-PLN, agar program unggulan seperti Gratispol benar-benar inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (GK/ADV/DPRDKALTIM)