Samarinda – Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) kembali turun ke jalan pada Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025), menuntut kejelasan respons dari Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Massa aksi menyatakan kekecewaannya karena hingga tenggat waktu yang dijanjikan, Kementerian Keuangan belum memberikan jawaban atas tuntutan yang diajukan sejak pertengahan Oktober lalu.Ketua Umum Presidium FRAKSI Kaltim, Vendy Meru, mengatakan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari protes 16 Oktober 2025 yang menyoroti ketimpangan fiskal antara daerah penghasil sumber daya dan penerimaan pemerintah pusat.“Seharusnya kita sudah dapat respons karena sudah memberikan deadline 14 hari. Namun hingga hari ini, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami berkumpul lagi untuk menyatakan keseriusan. Kami akan konsisten menyuarakan penolakan terhadap pengelolaan DBH oleh pemerintah pusat,” ujar Vendy dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Kaltim.Menurut Vendy, masalah utama bukan pada besaran nominal DBH, melainkan ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat daerah penghasil. Ia menilai, kontribusi ekonomi Kalimantan Timur yang besar belum diimbangi oleh pemerataan pembangunan.”Kita tidak perlu bicara besar kecilnya nominal. Ketika rakyat turun ke jalan, artinya ada rasa tidak dianggap dan diperlakukan tidak adil,” tegasnya.FRAKSI Kaltim mengklaim bahwa pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai sekitar Rp858 triliun, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan nasional. Namun, menurut mereka, kondisi infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh dari memadai. “Bandara APT Pranoto yang diklaim berstandar internasional saja rumputnya tinggi dan jalannya rusak. Jalan tol yang ada juga lebih mirip ‘jalan ular’—berkelok dan tidak layak,” sindir Vendy.Sebagai bentuk tekanan, FRAKSI Kaltim mengeluarkan ultimatum keras. Jika pemerintah tetap diam, mereka akan mempertimbangkan penutupan jalur distribusi batu bara melalui Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi jalur vital pengangkutan komoditas tambang di wilayah tersebut.“Kalau pusat tetap diam, maka suka tidak suka, pelampung akan kami turunkan. Batu bara tidak boleh keluar dari Mahakam,” tegasnya.Meski berisi kritik tajam, Vendy menegaskan bahwa aksi ini tidak dimaksudkan sebagai gerakan anti-pemerintah, melainkan sebagai seruan untuk mendapat perhatian dan keadilan fiskal.“Kami tidak anti kepada pemerintah, tapi kami mohon perhatiannya,” tutupnya.Aksi FRAKSI Kaltim mencerminkan meningkatnya ketegangan fiskal antara pusat dan daerah penghasil sumber daya alam. Jika tuntutan ini terus diabaikan, potensi gangguan distribusi batu bara di Sungai Mahakam dapat berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama sektor energi dan ekspor. Pemerintah diharapkan segera melakukan dialog terbuka dan transparan untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.