Kaltim Dihadapkan Tantangan Pendidikan di Era Penyangga IKN, Andi Satya Soroti Ketimpangan Akses dan Daya Saing SDM

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto : Ist)

SAMARINDA – Menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tak lantas membuat Kalimantan Timur (Kaltim) unggul dalam hal kualitas sumber daya manusia (SDM).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim masih berada di angka 9,9 tahun jauh dari target nasional 13 tahun dalam program wajib belajar 12 tahun.

Menurutnya, ketimpangan ini menunjukkan belum meratanya akses pendidikan yang memadai, terutama di wilayah pedalaman dan pinggiran kota.

“Rendahnya angka ini bukan hanya soal minat belajar, tapi juga soal keterjangkauan dan ketersediaan sarana pendidikan,” ujarnya.

Dirinya menilai, masih banyak siswa lulusan SMA yang memilih langsung bekerja karena keterbatasan biaya atau tidak adanya fasilitas pendidikan tinggi yang mudah dijangkau. Padahal, Kaltim tengah dihadapkan pada kebutuhan mendesak akan SDM unggul untuk menopang pertumbuhan IKN.

“Posisi Kaltim sebagai penyangga IKN itu bukan hanya status. Kita harus siapkan SDM yang benar-benar siap secara kompetensi dan pendidikan,” tegasnya.

Andi Satya juga mengajak generasi muda Kaltim untuk tidak cepat puas hanya dengan menyelesaikan pendidikan menengah. Dirinya mendorong semangat untuk melanjutkan studi hingga jenjang magister dan doktoral agar bisa berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

“Pendidikan tinggi itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan zaman. Kita bicara soal masa depan daerah yang harus disiapkan sejak sekarang,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Andi Satya mendesak pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan beasiswa serta membangun infrastruktur pendidikan di wilayah yang masih tertinggal. Dirinya mengingatkan, target nasional tidak akan tercapai jika pola kebijakan tidak berpihak pada daerah-daerah pinggiran.

“Kita perlu kebijakan afirmatif untuk wilayah terpencil. Jangan hanya membangun di kota, tapi kosong di pelosok. Ketimpangan ini yang harus segera kita jawab,” tutupnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *