SAMARINDA – Program UKT gratis yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur tumbuh dari keprihatinan terhadap rendahnya angka lulusan SMA yang berhasil menempuh pendidikan tinggi di daerah tersebut. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa ide pembiayaan penuh biaya kuliah berangkat dari kebutuhan memperbaiki ketimpangan akses pendidikan.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2020 APBD Kaltim terus meningkat, namun porsi anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi, terutama beasiswa, tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kondisi ini mendorongnya melakukan evaluasi ketika masih menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim.
“Kita melihat peluang untuk memperluas kesempatan belajar jika anggaran pendidikan dialokasikan secara lebih proporsional,” kata Seno, Selasa (25/11/2025).
Diskusi mengenai pemerataan akses pendidikan semakin mengerucut ketika Seno dan Rudy Mas’ud melakukan kunjungan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Banyak pemuda setempat yang berhenti sekolah di tingkat SMA karena keterbatasan biaya kuliah, bukan karena kemampuan akademik.
Data yang mereka olah menunjukkan hanya sekitar delapan persen lulusan SMA di Kaltim yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Temuan ini memperkuat urgensi intervensi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
Melalui sejumlah kajian fiskal, pemerintah daerah menilai bahwa jumlah mahasiswa asal Kaltim yang berkisar 105.000–130.000 masih dapat dibiayai melalui mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.
Menurut Seno, program UKT gratis bukan sekadar agenda politik, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tinggi.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim