SAMARINDA – Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menyimpan potensi strategis sekaligus tantangan pembangunan yang kompleks.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menilai bahwa daerah tersebut membutuhkan kepemimpinan yang kuat, adaptif, dan mampu membangun konektivitas lintas sektor demi percepatan pembangunan.
Menurut Ekti, posisi Mahakam Ulu sebagai daerah termuda dan terluar di Kaltim menjadikan wilayah ini sebagai prioritas pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Namun, realisasinya seringkali terkendala oleh lemahnya koordinasi dan rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
“Mahakam Ulu tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan administratif biasa. Dibutuhkan komitmen kepemimpinan yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Ekti.
Ia menegaskan bahwa proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Mahulu harus dilihat sebagai momentum penting untuk menata kembali sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan.
Lebih dari sekadar demokrasi elektoral, kata Ekti, pemimpin terpilih harus menjadi jembatan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat akar rumput, agar program-program strategis seperti bantuan pertanian, pendidikan, dan kesehatan dapat tersalurkan dengan maksimal.
“Bukan hanya soal transparansi, tapi juga keberanian untuk membuka ruang dialog dan membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah,” tambahnya.
Ekti juga mengingatkan bahwa wilayah seperti Mahulu sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang mampu membaca konteks geografis dan sosial secara tepat. Dalam hal ini, komunikasi dan keterbukaan menjadi kunci.
“Kita akan terus mendukung pembangunan di Mahulu, tetapi syaratnya jelas: harus ada semangat kolaborasi dari pemerintah daerah. Tanpa itu, kemajuan akan jalan di tempat,” tutupnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)