Kapurtulis – Wacana pemberian bantuan sosial (Bansos) terhadap keluarga korban judi online menuai polemik di tengah masyarakat dan kalangan pemerintahan. Ada dua pandangan yang muncul: satu pihak menilai negara harus hadir memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga korban judi online, sementara pihak lain menganggap judi online sangat merugikan negara dan tidak seharusnya mendapatkan bantuan.
Anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Ansori, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemberian Bansos tersebut tidak akan efektif dan hanya akan membebani anggaran negara. “Jika kebijakan ini tetap dijalankan, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, mengingat tidak semua korban judi online bisa dikategorikan ke dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial dan menerima Bansos dari pemerintah,” tegas Hasbi.
Hasbi Ansori menekankan pentingnya aturan main yang jelas agar tidak semua korban judi online bisa mengklaim sebagai penerima Bansos. Ia mempertanyakan berapa triliun rupiah yang harus disiapkan pemerintah untuk kepentingan korban judi online dan mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan. “Kita harus memikirkan dengan matang berapa anggaran yang perlu disiapkan dan bagaimana mekanisme pengawasannya agar tidak ada penyalahgunaan,” tambahnya.
Hasbi juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, apakah korban judi online termasuk dalam kategori tersebut masih menjadi perdebatan. “Termasuk korban judi online itu dapat menimbulkan masalah. Kita harus benar-benar mengkaji apakah mereka layak untuk menerima Bansos,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengusulkan agar korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bisa mendapatkan Bansos. Usulan ini memicu diskusi hangat di kalangan DPR. Mereka meminta pemerintah untuk mengkaji kebijakan ini secara matang agar tidak ada kendala pada praktiknya di lapangan.
Langkah yang diusulkan Muhajir Effendi bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena dampak ekonomi akibat judi online. Namun, Hasbi Ansori mengingatkan bahwa perlu ada regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Negara memang harus hadir untuk melindungi warganya, tapi kita harus bijak dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” ujar Hasbi. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan amanat konstitusi.
Dalam menghadapi polemik ini, pemerintah dan DPR diharapkan dapat menemukan solusi yang terbaik, memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak memberatkan anggaran negara secara berlebihan. Keputusan ini akan mempengaruhi bagaimana pemerintah menangani isu-isu sosial dan ekonomi yang kompleks di masa depan.
Sumber : TVR Parlemen.