SAMARINDA – Provinsi Kaltim diproyeksikan mengalami penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang signifikan pada tahun 2026, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun, disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Merespon hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya akan dampak dari pengurangan DBH ini.
Dengan anggaran yang lebih kecil, Kaltim harus pintar-pintar mengelola sumber daya yang ada, agar tetap bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan warganya.
“Yang jadi masalah itu berkaitan dengan penurunan APBD 2026. Gubernur menyampaikan dana bagi hasil menurun, dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Ini cukup signifikan,” jelasnya.
Hamas sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa meski APBD Kaltim diproyeksikan sebesar Rp18 triliun, dirinya mengatakan dana tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sebagian besar anggaran itu akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim, yang berarti ruang fiskal provinsi akan semakin sempit dan terbatas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” terang Hamas.
Lebih lanjut kata Hamas, dalam menghadapi kondisi ini dirinya menekankan pentingnya langkah efisiensi untuk memastikan program-program strategis tetap berjalan.
Salah satu langkah konkret yang dia contohkan adalah dengan memusatkan pelaksanaan Musrenbang di kantor Gubernur, guna mengurangi anggaran operasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
“Makanya setiap ada kegiatan kita upayakan efisiensi seperti hari ini. Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di kantor Gubernur,” tutupnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)