Samarinda: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bergerak cepat menanggapi isu pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari dana transfer ke daerah (TKD). Kabar baiknya, Pemprov Kaltim memastikan bahwa kebijakan pemotongan tersebut tidak akan mengganggu kelanjutan dua program unggulan yang bersentuhan langsung ke masyarakat yakni Gratispol dan Jospol.
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim Dasmiah mengatakan bahwa dengan berkurangnya DBH dari pusat ke daerah, memaksa daerah untuk melakukan efisiensi yang difokuskan pada program-program yang dianggap tidak penting.
“Program-program yang terdampak baru pada organisasi perangkat daerah (OPD), kami semua akan dikurangi,”katanya di Kantor BPKAD Kaltim jalan Basuki Rahmat Samarinda, Senin (13/10/2025).
Sedangkan untuk program yang bersentuhan langsung manfaatnya untuk masyarakat luas dipastikan tidak akan terdampak.
Program yang tidak terdampak tersebut yakni kesehatan, pendidikan gratis dan lainnya bagi masyarakat Kaltim yang dimuat dalam program utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud-Seno Aji, gratispol dan jospol.
Sektor-sektor ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim.
“Sejauh ini, rapat dengan TAPD, dampak efisiensi ke gratispol dan jospol belum ada. Mudahan gak terdampak,” jelasnya.
Program ‘Gratispol’ sendiri mencakup beragam manfaat, seperti gratis pendidikan mulai jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi S1-S3, gratis biaya berobat dan layanan kesehatan berkualitas, gratis internet di setiap desa, gratis seragam sekolah, gratis biaya administrasi kepemilikan rumah, serta program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot penjaga rumah ibadah.
Khususnya bantuan umrah dan perjalanan religi bagi marbot dan penjaga rumah ibadah diakui manfaatnya sangat besar.
“Dampaknya rumah ibadah menjadi bersih, kira beribadah jadi nyaman. Jadi gak sekedar memberangkatkan orang umrah tapi ada dampak lainya dan itu gak hanya masjid namun berbagai rumah ibadah lainnya,”jelasnya.
Dasmiah berharap program pro-rakyat tersebut dapat terus dilanjutkan sebagai wujud nyata janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Seno Aji kepada masyarakat.
“Mudahan itu bisa diteruskan karena itu janji mereka,” pungkasnya
FR/ADV/Diskominfo Kaltim