Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Imbauan ini disampaikannya menyikapi fenomena doxing atau penyebaran data pribadi yang belakangan makin marak terjadi di ruang digital.
Menurut Helmi, praktik semacam itu tidak mencerminkan demokrasi yang sehat dan justru bisa menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial.
“Saya kira ini bagian dari keterbukaan kita sekarang. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, tentu juga ada yang negatif. Tapi, itu semua harus tetap dalam koridor yang sehat,” ujar Helmi, Minggu (25/05).
Sebagai politisi Partai Gerindra, ia menilai bahwa kebebasan berpendapat merupakan pilar penting dalam berdemokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif, berbasis data, dan tidak bernuansa provokatif.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita yang ada sesuai dengan fakta. Jangan asal berbicara apalagi sampai menyebarkan berita hoaks,” pungkasnya.
Helmi juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan alat untuk menyerang pribadi atau menyulut perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengkhawatirkan dampak polarisasi akibat serangan-serangan personal yang kerap terjadi di dunia maya, terutama menjelang momentum politik.
“Kritik itu penting, tapi harus dibangun dengan etika. Jangan sampai malah jadi ajang saling menjatuhkan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Helmi mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih selektif dalam menyerap informasi dan tidak mudah terpancing oleh narasi provokatif.
Dengan penguatan literasi digital dan kesadaran etika bermedia sosial, ia berharap ruang publik yang terbuka dapat tetap sehat dan produktif bagi demokrasi.
“Kita tidak bisa menutup kritik. Tapi harus tetap lihat realita sesuai fakta, jangan sampai asal bicara apalagi sebarkan hoaks,” tutupnya. (Adv)