SAMARINDA – DPRD Provinsi Kaltim memberikan sambutan positif terhadap wacana normalisasi Sungai Mahakam yang diusung Pemprov Kaltim untuk mengatasi masalah banjir di Samarinda.
Namun, di sisi lain dukungan tersebut disertai desakan agar Pemprov Kaltim segera merealisasikan rencana normalisasi Sungai Mahakam tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi yang selama ini terus menyuarakan penanganan banjir, mengakui bahwa normalisasi Mahakam adalah solusi jangka panjang yang mendesak.
Bahkan, dirinya memahami besarnya biaya yang dibutuhkan, bahkan memperkirakan bisa melebihi triliunan rupiah.
“Proyek normalisasi Sungai Mahakam membutuhkan dana yang sangat besar, tak hanya untuk pengerukan, tapi juga pengelolaan sedimen dan pengurangan kontaminasi lumpur. Satu triliun rupiah pun mungkin belum cukup,” ungkapnya.
Dirinya menilai bahwa penumpukan sedimentasi di Sungai Mahakam merupakan ancaman serius yang dapat memicu banjir di Samarinda kapan saja.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” ucap Subandi.
Dukungan dari DPRD ini bukan tanpa kritik. Subandi secara implisit menyoroti kesiapan anggaran Pemprov untuk proyek ambisius ini. Meskipun total APBD 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun, sebagian besar sudah teralokasi untuk program prioritas lain, termasuk program pendidikan gratis “Gratis Pol” senilai Rp2,1 triliun.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” tambah Subandi.
Menyikapi seringnya janji penanganan banjir yang tak kunjung terealisasi, DPRD mendesak Pemprov Kaltim untuk menunjukkan komitmen nyata dengan memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proyek normalisasi Sungai Mahakam.
Lebih lanjut kata dia, mengingatkan Pemprov bahwa normalisasi Sungai Mahakam bukan hanya sekadar proyek teknis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan warga. Namun, penanganan banjir juga memerlukan strategi menyeluruh, tidak hanya pengerukan sungai.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” akhirnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)