SAMARINDA – Kurangnya transparansi Pemprov Kaltim dalam rencana kerja sama ketahanan pangan dengan Jawa Barat mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang meminta Gubernur untuk lebih terbuka.
“Sejauh ini belum ada komunikasi langsung dengan kami di Dewan. Kalau memang benar ada wacana kerja sama, ya seharusnya disampaikan dulu,” ungkapnya.
Hamas sapaan akrabnya, menilai kerja sama lintas provinsi, apalagi di sektor pangan, tidak bisa diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan legislatif.
Menurutnya, isu ketahanan pangan bersifat strategis dan sensitif sehingga butuh sinergi antarlembaga.“Kalau menyangkut ketahanan pangan, apalagi kerja sama luar daerah, tentu harus dibahas secara bersama. Ini bukan proyek kecil,” kata Hamas.
Dirinya mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi dari Gubernur Kaltim terkait rencana kerja sama ketahanan pangan dengan Jawa Barat.
Maka dari itu, Hamas menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak eksekutif untuk mendapatkan informasi yang akurat.
“Bagusnya pertanyakan dulu ke Pak Gubernur. Kami belum tahu detailnya, belum ada komunikasi,” ucap Hamas.
Lebih lanjut kata dia, mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan jangka panjang, menurutnya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak merugikan masyarakat.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah selama tujuannya jelas dan rakyat tidak dirugikan. Tapi tolong, jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Harus dibicarakan,” pintanya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)