Samarinda – Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) di depan Kantor DPRD Kaltim, pada Rabu (28/05/2025).
Aksi unjuk rasa tersebut diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh sejumlah Anggota Komisi III DPRD Kaltim diantaranya Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Serta turut dihadir juga oleh aparat keamanan dari Polresta Samarinda di Gedung E Kantor DPRD Kaltim.
Pada aksi itu, demonstran menyuarakan lima tuntutan utama meliputi, penggunaan hak budget dan pengawasan maksimal oleh DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu.
Terkhusus bagi jalan darat yang masih sangat terbatas dan lenyelesaian pembangunan jalan darat yang Layak, serta aman ke seluruh wilayah Mahakam Ulu, terutama menuju Long Apari dan wilayah perbatasan, agar program Gratispol Gubernur Kaltim dapat dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali.
Kemudian terkait transparansi anggaran yang diharapkan setiap proyek di Mahakam Ulu dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasannya, demi mencegah terjadinya proyek yang tidak berkualitas dan Pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kebanggaan NKRI di wilayah perbatasan.
Tak hanya itu, peningkatan SDM Mahakam Ulu juga turut menjadi tuntutan baik dari aspek pendidikan maupun pelatihan keahlian, agar masyarakat setempat dapat lebih maju dan mandiri.
Merespon tuntutan masa aksi, Hasanuddin Mas’ud menyatakan komitmennya untuk menjadikan Mahakam Ulu sebagai prioritas pembangunan.
“Dengan pertemuan hari ini, harapan saya ini menjadi agenda supaya kita bekerja. Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Gaspol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” jelasnya.
Hamas sapaan akrabnya, menyatakan bahwa DPRD Kaltim sepenuhnya mendukung perjuangan Formas PM dan masyarakat Mahakam Ulu dalam memperjuangkan hak-haknya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Jahidin turut menegaskan komitmen tersebut.”Dari sekian triliun anggaran untuk provinsi, kita sebarkan ke 10 kabupaten/kota. Tetapi Insya Allah, Mahakam Ulu kita berikan skala prioritas. Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” ucapnya.
Menutup pertemuan, Hamas kembali mengingatkan bahwa lembaganya terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan pengawasan dari masyarakat.
“Kami mengapresiasi Formas Peduli Mahakam Ulu karena ini merupakan aspirasi penting. Kami tidak menutup mata terhadap tantangan di Mahakam Ulu dari isolasi wilayah, infrastruktur, kesulitan air dan listrik, hingga bencana banjir,” sebutnya.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Insya Allah, dalam APBD Perubahan 2026, beberapa persoalan akan kita pecahkan bersama. Ini janji kami dan akan kami jadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM,” tandasnya. (GK/ADV/DPRDKALTIM)