Samarinda — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 pada Kamis, 6 November 2025, di Samarinda. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, jajaran pengurus daerah, dan para ketua DPC se-Kalimantan Timur untuk merumuskan strategi, memperkuat struktur organisasi, dan menegaskan peran partai pascapemilu. Rakerda digelar sebagai respons terhadap kebutuhan konsolidasi internal dan tuntutan masyarakat agar partai hadir memberi solusi nyata.
Herman Khaeron menegaskan bahwa Rakerda adalah amanat Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang harus digelar minimal dua tahun sekali. “Kami jadikan Rakerda 2025 di seluruh DPD sebagai persiapan awal, sambil mengevaluasi apa yang harus dilakukan dua tahun ke depan,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa Partai Demokrat tidak boleh pasif setelah pemilu dan harus terus menunjukkan kontribusi nyata kepada masyarakat. “Partai enggak boleh diam. Setelah pemilu, rakyat harus merasakan keberadaan Partai Demokrat. Kita ingin partai ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Herman.
Sebagai bagian dari penyegaran organisasi, Herman mengumumkan rencana revisi AD/ART yang akan memperkuat struktur kelembagaan dengan pembentukan Badan Logistik, Badan Saksi Nasional dan Daerah, serta pengaturan pola kerja antarb idang yang lebih jelas. Ia juga menekankan bahwa tahun 2026–2027 perlu dimanfaatkan sebagai masa konsolidasi ketimbang kontestasi politik: “Kita ingin pelaksanaan musda dan muscab berjalan bersama-sama mencari figur tepat. DPD dipilih oleh ketua DPC, dan DPC dipilih oleh ketua PAC,” jelasnya.
Selain reformasi internal, Herman mendorong seluruh kantor DPD dan DPC dijadikan rumah aspirasi rakyat—tempat warga menyampaikan keluhan dan harapan, yang jika memungkinkan diselesaikan di tingkat kabupaten. “Kalau bisa diselesaikan di kabupaten, selesaikan. Kalau belum, naikkan ke provinsi atau DPP. Kita bangun sistem kolaboratif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” tegasnya. Ia juga meminta kader lebih sensitif terhadap kondisi sosial setempat dan tanggap pada bencana atau persoalan kemiskinan: “Kalau ada musibah, seperti banjir atau rumah tidak layak huni, kader harus tanggap. Rencanakan langkah-langkah yang terstruktur dan aspiratif agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Partai Demokrat.”
Pelaksana tugas Ketua DPD Demokrat Kaltim, Bambang Soepriyadi, menyatakan Rakerda ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan momentum kebangkitan untuk memperkuat komitmen dan arah perjuangan partai. “Hari ini kita berkumpul dalam semangat yang sama — semangat untuk memperkuat, memperbaiki, dan memajukan Partai Demokrat di Kalimantan Timur,” ujarnya. Bambang menekankan pentingnya menjauhkan diri dari politik pragmatis dan menegaskan bahwa tindakan nyata dan disiplin organisasi lebih menentukan daripada kemenangan sesaat: “Kemenangan yang diraih dengan pragmatisme saja hanya akan membuat partai kelihatan jaya, padahal rapuh di dalamnya.”
Rakerda 2025 yang mengusung tema “Penguatan Struktur dan Kader Partai Demokrat Menuju Partai yang Kuat, Berintegritas, dan Berkapasitas” berpeluang memperbaiki fungsi organisasi dan memperkuat hubungan partai-masyarakat jika diikuti langkah operasional yang konsisten. Dampak jangka pendeknya adalah peningkatan koordinasi internal dan kesiapsiagaan dalam kegiatan politik dan sosial; dampak jangka panjang berpotensi meningkatkan kepercayaan publik bila janji-janji perubahan diimplementasikan menjadi program nyata.