Samarinda – Program Gratispol Internet Desa di Kalimantan Timur terus menunjukkan progres signifikan di tengah dinamika anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memastikan percepatan pemerataan akses digital tetap menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan internet stabil.
Data terbaru dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menunjukkan bahwa hingga kini layanan internet gratis telah terpasang di 734 desa. Sementara itu, 107 desa lainnya tengah dalam proses pemasangan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Pemerataan akses ini menjadi bagian dari visi pembangunan digital Kaltim untuk memperkecil kesenjangan layanan publik.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa program Gratispol tetap berjalan meski adanya pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, pengurangan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai penting bagi kehidupan masyarakat desa.
“Meski pusat melakukan pemangkasan anggaran, program untuk rakyat seperti Gratispol Internet Desa Gratis tetap kami lanjutkan,” kata Rudy Mas’ud.
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun perlu melakukan penyesuaian strategi agar pemanfaatan anggaran yang tersisa tetap optimal dan tepat sasaran.
“Bagaimana dana yang tersisa bisa tetap bermanfaat bagi rakyat Kaltim, itu yang sedang kami atur kembali,” tegasnya.
Rudy juga menyoroti bahwa progres nyata di lapangan menjadi bukti bahwa Pemprov terus bekerja meskipun menghadapi tantangan fiskal. Warga mulai merasakan manfaat konektivitas, terutama untuk pendidikan, layanan informasi publik, hingga aktivitas ekonomi lokal.
“Kita bekerja keras agar program perlahan mulai terwujud dan nyata dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Program Gratispol diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet, tetapi juga membuka ruang baru bagi transformasi digital desa, termasuk layanan pemerintahan berbasis elektronik, UMKM digital, dan peningkatan literasi teknologi bagi masyarakat.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim