
Samarinda — Instruksi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Koperasi Merah Putih hingga ke level terbawah, yakni desa dan kelurahan, disambut baik oleh berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan dukungannya atas program ini, namun ia juga menyoroti beberapa hal krusial yang harus menjadi perhatian sebelum pelaksanaan.
“Instruksi ini patut kita dukung. Tapi tentu saja perlu perencanaan matang, khususnya dalam hal penguatan kelembagaan dan dukungan modal,” ujar Iswandi saat ditemui Kamis (19/7/2025).
Di Samarinda, program ini direncanakan menyasar 59 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Nantinya, koperasi yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha biasa, tetapi diharapkan mampu menjalankan sektor strategis seperti klinik kesehatan dan usaha farmasi. Ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi warga di tingkat akar rumput.
Namun begitu, Iswandi mengingatkan bahwa keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, manajemen keuangan yang sehat, dan sistem tata kelola yang profesional.
“Butuh perhitungan finansial dan tata kelola profesional, agar koperasi benar-benar bisa beroperasi secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut data yang dimiliki DPRD, dari ribuan koperasi yang pernah terdaftar di Kota Samarinda, hanya sekitar 300 yang masih aktif hingga saat ini. Fakta ini memperlihatkan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berfungsi aktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari data yang ada, ribuan koperasi sudah terdaftar di Samarinda, namun hanya sekitar 300 yang aktif. Ini tantangan sekaligus bahan refleksi bagi kita,” jelas Iswandi.
Ia menekankan bahwa program ini seharusnya menjadi titik balik bagi tumbuhnya kembali semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Koperasi Merah Putih bukan hanya proyek pembangunan ekonomi, tetapi juga wadah pemberdayaan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga di tingkat lokal.
“Kuncinya ada pada strategi yang tepat dan sinergi antar pihak. Pemerintah kota dan masyarakat harus berjalan seiring agar koperasi ini benar-benar menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang efektif di tingkat lokal,” tutupnya. (Adv)