Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang telah mulai dilaksanakan di Kota Samarinda mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait minimnya sosialisasi kepada kelompok sasaran utama seperti keluarga kurang mampu dan anak-anak putus sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Herminsyah, mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan dan mekanisme program ini. Akibatnya, banyak calon penerima manfaat yang belum terjangkau oleh program tersebut.
“Saat ini kami di DPRD menerima banyak pertanyaan dari warga. Mereka ingin tahu apa itu Sekolah Rakyat, bagaimana cara mendaftarnya, siapa saja yang bisa ikut, dan bagaimana masa depannya nanti,” ungkap Herminsyah.
Ia memahami keterbatasan informasi itu sebagai dampak dari status program yang merupakan inisiatif baru pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk memperbaiki kondisi ini agar program dapat berjalan optimal.
Sebagai bentuk solusi, Herminsyah mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan informasi. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah kota, dinas pendidikan, aparatur kelurahan dan kecamatan, tokoh masyarakat, lembaga sosial, hingga media massa sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami manfaat dan akses ke Sekolah Rakyat.
“Ini bukan sekadar tugas dinas pendidikan. Ini tugas bersama. DPRD siap membantu, bahkan kami sudah mulai turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan Sekolah Rakyat kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain sosialisasi, DPRD juga mendorong penguatan sistem pendampingan dan pengaduan bagi warga yang ingin mendaftar tetapi mengalami kendala administratif. Hal ini menurutnya penting agar program berjalan inklusif dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Herminsyah juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan. Ia menyarankan agar Pemkot membentuk tim koordinasi lintas sektor atau satuan tugas khusus yang dapat memantau seluruh tahapan pelaksanaan Sekolah Rakyat, mulai dari rekrutmen peserta, proses pembelajaran, hingga evaluasi dampaknya di masyarakat.
“Saya percaya jika kita bekerja bersama, program ini bisa sukses besar. Tapi kalau dibiarkan berjalan sendiri tanpa koordinasi dan dukungan, dampaknya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemkot mempertimbangkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan program. Dengan begitu, Sekolah Rakyat bisa menjadi bagian dari sistem pendidikan daerah secara resmi dan berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Herminsyah menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bukan sekadar pada angka pelaksanaan, melainkan pada dampak nyatanya terhadap masa depan anak-anak Samarinda.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan anak-anak Samarinda kehilangan masa depan hanya karena tidak sekolah. Sekolah Rakyat adalah langkah awal. Tugas kita sekarang adalah memastikan program ini sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya. (Adv)