DPRD Samarinda Terima Aspirasi PMII Terkait Pengelolaan Sampah hingga Kelangkaan LPG

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menerima audiensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda di ruang paripurna lantai dua gedung DPRD, Selasa (11/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, PMII menyampaikan sejumlah aspirasi terkait permasalahan di Kota Samarinda.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan PMII sebelumnya. “Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan maksud dan tujuannya,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, masalah pengelolaan sampah menjadi sorotan utama. PMII mengkritisi perhatian Pemerintah Kota terhadap pengolahan sampah yang dinilai belum maksimal.

“Yang paling dibahas dan dikritisi adalah tentang sampah yang mengganggu masyarakat dan perhatian Pemkot terhadap pengolahan sampah. Mereka mempertanyakan keluhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang masih dianggap belum maksimal,” kata Helmi.

“DLH sudah memberlakukan aturan pembuangan sampah tidak lebih dari jam 6-7 pagi, namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jam tersebut. Karena itu perlu adanya edukasi berkala,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Cabang Samarinda, Taufik menyampaikan bahwa selain masalah lingkungan hidup, pihaknya juga menyoroti persoalan Dishub, penerangan jalan di Palaran, pendidikan, dan kelangkaan LPG.

“Kami berkomitmen untuk mengawal isu-isu yang sudah kami sampaikan dalam audiensi ini sampai tuntas. Kritikan kami didasarkan pada data dan fakta di lapangan,” tegasnya.

PMII juga menyoroti permasalahan infrastruktur jalan di beberapa titik Kota Samarinda. Meski telah direspon oleh Dinas PUPR Kota Samarinda dan dilakukan survei, namun belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Merespons berbagai aspirasi tersebut, DPRD Kota Samarinda berjanji akan menindaklanjuti dengan melakukan sidak ke lapangan bersama dinas terkait, terutama untuk permasalahan yang sifatnya mendesak.

“Karena ini sifatnya masukan, tentu nanti masing-masing komisi akan turun ke bawah mengecek. Kita akan sidak nanti berdasarkan laporan yang sifatnya emergensi bersama dinas terkait. Untuk pembahasan APBD ke depan, tentu akan kita prioritaskan mana yang harus didahulukan,” pungkas Helmi.

Exit mobile version