SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat fondasi pembangunan desa wisata melalui Program Jospol Hilirisasi yang kini menjadi motor utama dalam standardisasi destinasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan setiap desa wisata memiliki lebih dari dua destinasi unggulan agar tidak bergantung pada satu objek saja.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding, menyampaikan bahwa penguatan melalui Jospol memberikan arah pembangunan yang lebih terukur sekaligus memastikan desa wisata menjadi pusat tumbuhnya ekonomi kreatif lokal. Ia menegaskan bahwa desa wisata tidak boleh berhenti sebagai lokasi rekreasi semata, melainkan berkembang sebagai ruang usaha yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan desa.
“Penguatan melalui Jospol dan Pergub ini memastikan desa wisata berkembang dengan visi pemberdayaan. Fokusnya adalah desa bisa mandiri, bukan hanya mempercantik destinasi,” ungkap Angit, Kamis (27/11/2025).
Sebagai langkah penguatan regulasi, Pemprov Kaltim sedang menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Desa Wisata yang akan menjadi payung hukum dalam merancang arah pembangunan destinasi di seluruh kabupaten/kota. Pergub tersebut akan menjadi dasar standardisasi pelayanan, inovasi, serta tata kelola destinasi.
Di dalam Program Jospol Hilirisasi, diversifikasi objek wisata menjadi syarat utama. Desa didorong mengeksplorasi potensi alam, budaya, sejarah, serta produk kreatif. Dengan begitu, ekonomi lokal tidak hanya bertumpu pada satu titik kunjungan, tetapi bertumbuh melalui banyak sumber pendapatan.
Digitalisasi promosi, peningkatan kualitas layanan, serta inovasi produk lokal ditetapkan sebagai indikator wajib dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah menilai bahwa desa harus mampu memanfaatkan platform digital sebagai kanal pemasaran utama untuk menjangkau wisatawan yang lebih luas.
Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan UMKM menjadi inti dalam strategi Jospol. Bumdes diarahkan menjadi pengelola destinasi profesional, sedangkan UMKM diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan melalui produk kreatif, kuliner khas, hingga jasa layanan pendukung.
“Sinergi antara Bumdes dan UMKM harus solid. Pelatihan dan pendampingan terus kami lakukan agar pengelolaan berjalan profesional dan berkelanjutan,” tambah Angit.
Pemprov Kaltim optimistis bahwa penguatan desa wisata melalui Jospol dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli desa, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Infrastruktur, promosi digital, dan standardisasi layanan juga terus dipercepat untuk menjadikan desa wisata Kaltim semakin kompetitif secara nasional.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim