Samarinda: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini mengubah paradigma penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro. Melalui progran jospol, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) penyaluran bantuan kini diperketat menjadi skema inkubasi bisnis komprehensif, bukan lagi sekadar program bagi-bagi alat cuma-cuma.
Langkah ini diambil sebagai strategi Pemprov Kaltim untuk mencetak 10.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru yang tangguh dalam lima tahun ke depan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih Jospol bukan sekadar kegiatan seremonial mengatakan penyaluran bantuan fisik semata.
Lebih dari itu, program ini merupakan skema pembinaan komprehensif yang dirancang dari hulu hingga hilir untuk mencetak wirausaha tangguh.
“Ini bukan program bagi-bagi alat. Kami ingin melahirkan pelaku usaha yang benar-benar siap bersaing,” tegas Heni.
Guna menjamin kredibilitas program, Heni menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pendaftaran kini telah bertransformasi ke sistem digital.
Langkah ini diambil agar proses seleksi berjalan transparan, akuntabel, dan memudahkan akses masyarakat dari berbagai pelosok daerah di Kalimantan Timur tanpa harus terkendala jarak.
Masyarakat yang berminat dapat mengakses informasi lengkap mengenai persyaratan detail hingga alur pendaftaran melalui laman resmi (website) serta kanal media sosial Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim.
“Semua informasi kami sampaikan secara terbuka. Masyarakat bisa mendaftar langsung secara online, dan dinas kabupaten/kota juga kami minta aktif menyebarkan informasi ini,” ujarnya.
Heni memaparkan, setelah gerbang pendaftaran ditutup, para pendaftar tidak serta merta lolos. Mereka wajib melewati sejumlah tahapan seleksi administrasi dan validasi yang ketat.
Bagi mereka yang dinyatakan lolos seleksi, tahapan selanjutnya adalah pelatihan intensif. Materi pelatihan disesuaikan secara spesifik dengan bidang usaha yang diminati peserta, mencakup sektor kuliner, kerajinan tangan (kriya), jasa, hingga industri kecil lainnya.
Tak berhenti di pelatihan teknis, DPPKUKM juga memberikan pendampingan manajemen. Tahapan ini diberikan untuk memastikan peserta siap mengelola usahanya secara formal dan profesional.
Peran pendamping di lapangan sangat vital untuk memastikan seluruh aspek legalitas dan administrasi terpenuhi. Peserta dibimbing dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga fasilitasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha di sektor kuliner yang kini menjadi primadona.
“Prinsip kami jelas, pelatihan dulu, pendampingan dulu, baru bantuan alat. Peserta harus siap di semua aspek usaha,” tuturnya.
Heni mengungkapkan target ambisius instansinya untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat Jospol secara signifikan mulai tahun anggaran 2026, yakni mencapai 2.500 peserta.
Agar program berkelanjutan, pemerintah juga menerapkan sistem pemantauan jangka panjang.Pendamping ditugaskan melakukan evaluasi berkala terhadap usaha penerima bantuan dan melaporkan perkembangan setiap tiga hingga enam bulan.
“Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan dan berdampak. Bukan hanya berjalan di awal, tetapi harus tumbuh dan berkelanjutan,” kata Heni.
Terakhir, Heni optimis bahwa melalui penguatan ekosistem Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) yang terus digulirkan secara konsisten. Program Jospol kini dapat dipandang sebagai pintu masuk strategis bagi warga Kaltim.
“Kami ingin masyarakat benar-benar mendapatkan kesempatan membuka usaha dan berkembang. Jospol adalah pintu awalnya,” pungkasnya.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim