Samarinda – Keberadaan anak jalanan (anjal) dan pengemis di sejumlah ruas jalan strategis di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian publik. Komisi I DPRD Kota Samarinda menilai penanganan terhadap kelompok rentan ini masih jauh dari kata optimal, terutama karena minimnya dukungan infrastruktur dan anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan bahwa upaya penertiban yang selama ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering terkendala pada tahap pasca-penertiban.
“Satpol PP menyampaikan bahwa tidak tersedia tempat khusus untuk menampung anak jalanan dan pengemis yang terjaring, termasuk keterbatasan anggaran untuk kebutuhan makan dan operasional mereka,” ujar Samri.
Ia menyebut, kondisi ini menyebabkan anak jalanan dan pengemis yang sempat diamankan, akhirnya kembali ke jalan lantaran tidak ada solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah.
“Masalahnya bukan pada penertiban semata, tapi juga pada langkah setelahnya. Mereka tidak bisa ditahan lama di kantor Satpol PP karena tidak ada fasilitas dan anggaran yang memadai,” ungkapnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kawasan simpang lampu merah menjadi titik paling rawan aktivitas mengemis karena dianggap strategis secara ekonomi. Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah menempatkan petugas secara berkala di titik-titik tersebut guna menekan aktivitas serupa.
Komisi I juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Satpol PP guna membahas solusi jangka pendek maupun jangka panjang atas permasalahan ini.
Samri menilai patroli rutin yang dilakukan sejauh ini belum cukup efektif tanpa dibarengi pendekatan rehabilitatif dan penyediaan tempat penampungan sementara.
Di sisi lain, ia turut mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada anjal dan pengemis, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam penanganan masalah ini.
“Ini bukan soal tidak peduli, tapi bagian dari strategi agar mereka tidak terus-menerus beraktivitas di jalan,” pungkasnya. (Adv)