Ketersediaan pakan ternak yang tidak stabil selama bertahun-tahun akhirnya dijawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pembangunan pabrik pakan ternak baru. Proyek ini menjadi salah satu langkah penting dalam program Jospol Hilirisasi, sekaligus upaya memperkuat sektor peternakan dan ketahanan pangan di daerah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menuturkan bahwa peternak ayam petelur selama ini menghadapi kesulitan serius dalam memenuhi kebutuhan pakan.
“Peternak sudah kewalahan karena suplai pakan yang selama ini mengandalkan produksi lokal tidak mencukupi,” ungkap Heni.
Pabrik pakan ternak itu dibangun di atas lahan seluas satu hektare yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Status hibah ini memungkinkan pemerintah memberikan pendampingan penuh mulai dari pengelolaan hingga pengembangan pabrik.
“Kalau tidak dihibahkan ke pemprov, kami tidak bisa melakukan intervensi atau pendampingan langsung. Karena sudah menjadi aset pemprov, kami bisa memastikan pengembangannya berjalan optimal,” jelasnya.
Lahan di sekitar pabrik juga memberikan peluang pengembangan kawasan industri pakan, termasuk gudang bahan baku, gudang produksi, dan area penyimpanan hasil pabrik.
Meski memiliki kapasitas awal lima ton per hari, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pakan bagi peternak di seluruh wilayah Kaltim.
“Lima ton per hari itu pun masih kurang untuk mencukupi kebutuhan Kaltim,” kata Heni.
Selama ini, Kaltim masih bergantung pada pakan ternak dari luar daerah yang sebagian menggunakan bahan impor. Ketergantungan tersebut membuat harga pakan dan telur sering berfluktuasi dan menjadi salah satu pemicu inflasi daerah.
Dengan beroperasinya pabrik ini, pemerintah berharap pasokan pakan bisa lebih mandiri dan stabil sehingga harga komoditas peternakan, khususnya telur dapat lebih terkendali.
Pembangunan pabrik pakan ternak ini juga menjadi implementasi nyata program Jospol Hilirisasi yang menekankan penguatan industri dari hulu ke hilir.
“Ini diharapkan menjadi pilot project yang bisa dicontoh oleh kabupaten/kota lain maupun pihak terkait,” ujar Heni.
Sebagai aset Pemprov Kaltim, pabrik ini ditargetkan dapat menyumbang pendapatan daerah setelah memasuki tahap produksi yang lebih stabil.
“Kita harapkan nanti ada kontribusi untuk Kaltim. Tapi karena ini tahap awal, mungkin kita berikan grace period beberapa tahun sebelum kontribusi penuh diberlakukan,” jelasnya.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendorong kemandirian peternak, memperkuat hilirisasi, serta menjaga stabilitas harga pangan di Kalimantan Timur.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim