Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan polemik mahasiswa yang terpaksa menalangi uang kuliah tunggal (UKT) pada awal semester tak akan kembali terjadi.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Program Gratispol agar pencairan bantuan pendidikan lebih tepat waktu dan tidak membebani mahasiswa.
Menurut Seno, persoalan penalangan UKT muncul akibat ketidaksinkronan jadwal antara pemerintah pusat dan kebutuhan operasional kampus.
Saat itu Pemprov Kaltim masih menunggu surat keputusan dari Kemendagri, sementara universitas sudah harus menarik SPP. Kondisi itulah yang membuat sejumlah mahasiswa harus membayar lebih dulu.
“Situasi itu terjadi karena waktu penyaluran belum sinkron. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terulang lagi di program Gratispol,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Ia memastikan Pemprov Kaltim telah memperbaiki pola perencanaan dan penjadwalan anggaran.
Untuk tahun 2026, anggaran Gratispol disiapkan lebih awal agar pencairan tidak lagi tersendat di masa perubahan APBD seperti yang terjadi Oktober–November lalu.
Selain perbaikan mekanisme, pemerintah juga menjamin mahasiswa yang sudah terlanjur membayar UKT tidak akan dirugikan.
“Yang sudah terlanjur membayar, kami kembalikan ke rekening masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemrov akan fokus untuk memastikan akses pendidikan tinggi terbuka tanpa hambatan biaya dan mahasiswa tidak dibebani masalah teknis akibat keterlambatan administrasi.
“Kita berharap kepercayaan publik terhadap program pendidikan gratis ini semakin kuat,” pungkasnya.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim