Samarinda – Dorongan Kalimantan Timur untuk memperkuat ekonomi kerakyatan kian serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) menargetkan 2.500 peserta dalam Program Jospol 2026.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menyampaikan bahwa skala pelaksanaan Jospol tahun depan akan diperluas secara signifikan. Bila tahun-tahun sebelumnya program ini hanya dilaksanakan di tiga wilayah, tahun 2026 seluruh kabupaten/kota akan memperoleh kesempatan yang sama.
“Mulai 2026, tidak ada lagi pembatasan wilayah. Semua kabupaten/kota kami buka untuk ikut Jospol dengan target total 2.500 peserta,” ungkap Heni.
Untuk memastikan keterjangkauan dan transparansi, pendaftaran Jospol tahun mendatang akan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui tautan resmi DPPKUKM. Sistem ini dirancang agar lebih inklusif, mengurangi hambatan administratif, serta membuka peluang bagi masyarakat dari daerah terpencil untuk ikut berkompetisi dalam seleksi.
Peserta yang dinyatakan lolos tidak hanya akan mengikuti pelatihan dasar kewirausahaan, tetapi juga memperoleh dukungan legalitas dan teknis yang sangat dibutuhkan pelaku usaha pemula. Mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP, sertifikasi halal untuk sektor kuliner, pendampingan manajemen, hingga pengenalan produksi dan praktik lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang usaha.
Setelah melalui rangkaian pelatihan dan pendampingan, peserta akan memperoleh peralatan usaha yang dipilih berdasarkan kelayakan dan kesiapan mereka dalam memulai usaha secara mandiri.
“Pelatihan dan pendampingan tetap menjadi fondasi. Peralatan kami berikan setelah peserta benar-benar siap menjalankan usaha secara mandiri,” jelas Heni.
Untuk menjamin keberlanjutan, DPPKUKM memperkuat sistem monitoring melalui pendamping lapangan. Evaluasi rutin akan dilakukan untuk menilai perkembangan peserta, memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya berhenti pada distribusi peralatan, tetapi benar-benar melahirkan wirausaha aktif dan produktif.
Program Jospol menjadi bagian strategis dalam roadmap Pemprov Kaltim yang menargetkan lahirnya 10.000 UMKM baru dalam lima tahun ke depan. Dengan pembukaan kuota besar pada 2026, pemerintah optimistis pertumbuhan UMKM dapat lebih merata, terukur, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
“2026 kami jadikan momentum percepatan. Masyarakat harus punya peluang luas untuk memulai usaha,” sebutnya.
HR/ADV/Diskominfo Kaltim