Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Samarinda masih menyisakan berbagai tanda tanya di kalangan masyarakat. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai mekanisme distribusi dan daftar penerima manfaat menimbulkan keraguan akan efektivitas program ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa informasi mengenai MBG harus terbuka, terutama terkait distribusi makanan dan sekolah penerima manfaat.
“Jika ada pihak tertentu yang menutupi informasi, seharusnya ada alasan yang jelas. Kalau terkait dengan operasional dapur umum, itu bisa dimaklumi. Tapi jika berkaitan dengan isi makanan, proses pembagian, dan hal lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, informasi tersebut seharusnya terbuka,” ujar Novan.
Politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya kritik dan masukan dari masyarakat demi perbaikan program. Menurutnya, kritik yang membangun harus diterima agar program dapat berjalan lebih optimal.
“Jika ada permasalahan dalam pelaksanaan MBG, maka kritik yang membangun perlu disampaikan agar program ini bisa berjalan lebih baik,” jelasnya.
Meski demikian, Novan mengakui bahwa pihaknya belum meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai keluhan di lapangan. Pasalnya, MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya bertugas menentukan sekolah penerima manfaat.
“Saat ini baru SDN 004 yang menerima pembagian makanan, sementara sekolah lain masih menunggu. Dapurnya pun masih terbatas, hanya tiga lokasi, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” pungkasnya.
Dengan adanya berbagai pertanyaan dari masyarakat, DPRD Kota Samarinda berharap pemerintah lebih transparan dalam pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa sekolah dasar yang membutuhkan. (Adv).
