Samarinda – Bencana banjir dan longsor masih kerap menimpa sejumlah wilayah di Kota Samarinda. Hal ini memicu perhatian legislatif. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah, menyayangkan lemahnya penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana).
Menurut Andriansyah, program Katana seharusnya menjadi garda terdepan mitigasi dan respons bencana di masyarakat, tetapi faktanya belum memperoleh dukungan memadai dari pemerintah kota. Ia menilai, keberadaan relawan Katana di banyak kelurahan hanya sebatas formalitas karena minimnya fasilitas dan pelatihan di lapangan.
“Jangan cuma diberi SK (Surat Keputusan) saja. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana,” tegasnya.
Andriansyah menambahkan bahwa banyak relawan Katana bertugas tanpa perlengkapan dasar. Padahal mereka kerap menjadi pihak pertama yang merespons saat bencana terjadi, mulai dari membersihkan puing longsor hingga membuka akses jalan dan mengevakuasi warga.
“Yang paling sederhana saja, kasih mereka senso (gergaji mesin), kasih rompi. Itu alat dasar. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak?” lanjutnya.
Politisi Partai Demokrat ini memuji semangat dan jiwa sosial tinggi para relawan, namun memperingatkan bahwa keterbatasan alat akan terus menghambat kinerja mereka. Ia pun mendesak Pemkot Samarinda untuk segera mengevaluasi efektivitas program Katana dan mengalokasikan anggaran yang memadai.
“Kalau pemerintah ingin serius membangun sistem penanganan bencana yang kuat, Katana harus diberi tempat utama. Mereka bukan hanya relawan biasa, mereka adalah komponen penting dalam sistem tanggap darurat,” pungkas Andriansyah. (Adv)