Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si menegaskan bahwa program Gratispol Pendidikan merupakan kebijakan yang berlaku adil, tanpa diskriminasi, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa yang berdomisili di Kalimantan Timur.
Pemerintah memastikan bahwa pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak hanya diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tetapi berlaku merata untuk semua anak daerah yang telah tinggal di Kaltim minimal tiga tahun.
“Tidak ada perbedaan dalam program Gratispol ini. Tidak ada anak orang kaya atau kurang mampu, tidak ada yang pintar atau tidak. Semua akan mendapatkan. Yang penting, mereka adalah anak Kaltim yang sudah berdomisili minimal tiga tahun,” tegas Seno Aji.
Gratispol Pendidikan diterapkan pada seluruh perguruan tinggi di Kaltim, baik negeri maupun swasta, termasuk universitas, akademi, hingga politeknik.
Wagub menekankan, program ini bukan kategori beasiswa prestasi atau bantuan sosial, namun merupakan pemenuhan hak pendidikan berdasarkan status kependudukan warga Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas, sehingga mahasiswa dari seluruh wilayah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Paser, dan Mahakam Ulu akan mendapatkan perlakuan yang sama selama menempuh studi di Kaltim.
Menurutnya, aturan domisili minimal tiga tahun diterapkan untuk menjamin program tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pendatang baru yang hanya ingin mengakses fasilitas pendidikan gratis tanpa memiliki keterikatan dengan daerah.
“Kami ingin memastikan yang mendapatkan manfaat terlebih dulu adalah mereka yang sudah lama hidup dan berkontribusi di Kaltim. Jangan sampai baru pindah kemarin sore, langsung ingin menikmati program ini,” ujarnya.
Bagi mahasiswa yang baru pindah ke Kaltim dan belum memenuhi aturan domisili, hak pembebasan UKT akan diberikan setelah memenuhi persyaratan tiga tahun atau ketika memasuki semester enam.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan anggaran dan tetap fokus membantu warga asli daerah.
Melalui Gratispol Pendidikan, Pemprov Kaltim berharap lebih banyak pemuda daerah mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi sumber daya manusia yang siap mendukung pembangunan, termasuk transformasi besar melalui kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Gratispol adalah investasi masa depan. Kita ingin setiap anak Kaltim punya kesempatan yang sama untuk kuliah tanpa kesulitan biaya,” tutupnya.
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan penguatan pelaksanaan program bantuan pendidikan GratisPol terus dilakukan, tidak hanya dalam pembiayaan kuliah, tetapi juga pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa penerima manfaat.
Upaya ini ditujukan agar setiap mahasiswa dapat fokus menempuh pendidikan tanpa terkendala masalah finansial.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi kini memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan kendala biaya hidup mahasiswa di perantauan.
Pemanfaatan fasilitas asrama daerah hingga dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan menjadi bagian dari solusi agar mahasiswa tidak terbebani biaya tempat tinggal dan konsumsi.
“Mahasiswa dari daerah tertentu sudah menerima bantuan GratisPol dari provinsi. Namun ada yang masih kesulitan biaya tempat tinggal. Dengan adanya asrama milik pemkab dan dukungan CSR perusahaan, kebutuhan itu bisa teratasi,” ujar Seno Aji (16/11).
Menurutnya, kendala utama yang sering muncul berasal dari biaya hidup yang belum seluruhnya tercover bantuan provinsi.
Karena itu, harmonisasi kebijakan antartingkat pemerintahan menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program dirasakan merata oleh mahasiswa dari seluruh kabupaten dan kota.
Pada 2026, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun untuk memastikan pelaksanaan GratisPol berjalan optimal.
“Anggaran tersebut mencakup biaya kuliah dari semester pertama hingga semester delapan, sekaligus mempertahankan keberlanjutan bantuan di tahun-tahun berikutnya,” terangnya.
Seno menyebut tahun ini pemerintah fokus menyelesaikan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan meningkatkan akurasi pendataan mahasiswa penerima.
Verifikasi yang ketat diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada mahasiswa yang terlewatkan.
“Target pendataan harus selesai akhir November. SK sudah siap, tinggal penandatanganan untuk melanjutkan tahap berikutnya,” tambahnya.
Ia berharap mahasiswa penerima manfaat dapat memanfaatkan program secara maksimal demi peningkatan prestasi dan kualitas sumber daya manusia Kaltim.
Program GratisPol disebut menjadi model sinergi efektif antar pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat.
“Kami ingin setiap mahasiswa benar-benar merasa aman selama kuliah. Dengan bantuan biaya kuliah dan kebutuhan hidup, mereka bisa fokus belajar dan berprestasi,” tutup Seno Aji.
FR/ADV/Diskominfo Kaltim