Foto Walikota Samarinda (Andi Harun)
Kapurtulis.id – Samarinda | Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat dari dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Mahalnya tiket pesawat itu berdampak pada tingginya beberapa harga barang di Kota Samarinda.
“Secara garis besar, karena salah satu penyumbang inflasi adalah TBA (Tarif Batas Atas),” sebutnya kepada TribunKaltim.co pada 22 September 2023.
Ia menjelaskan bahwa saat ini harga tiket pesawat ekonomi berjadwal mengalami kenaikan.
Kenaikan harga jasa transportasi turut mendongkrak harga barang.
Hal ini membuat Andi Harun mengerahkan Dinas Perhubungan Samarinda untuk layangkan surat kepada Menteri Perhubungan agar segera melakukan evaluasi terkait tarif tiket penerbangan.
“Kenaikan ini kontribusinya sampai angka 8 persen, berbeda dengan m bahan komoditi seperti beras dan minyak goreng yang naik hanya disekitar 2 persen,” tutur Andi Harun.
Sehingga Walikota Andi Harun memandang bahwa perlu adanya upaya untuk mengendalikan harga tiket pesawat.
Ia memberikan contoh keputusan Kementerian Perhubungan No.20 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas (TBA) yakni harga tiket pesawat ekonomi berjadwal.
Sebelumnya harga tiket dari Kota Samarinda – Jakarta atau sebaliknya harganya berkisar di angka Rp 1,6 Juta.
“Tapi saat ini sudah tidak ada jalurnya itu, rata-rata sudah di Rp 2 juta ke atas,” ungkapnya.
Contoh, di laman Traveloka rute Jakarta – Samarinda (Batik Air) direct fligt (langsung), tanggal 30 September pukul 04.55 seharga Rp1.917.000.
Hari yang sama pukul 09.40, tiket berubah menjadi Rp2.011.900.
Sedangkan rute Jakarta – Balikpapan (Batik Air-langsung) tanggal 30 September pukul 04.25 seharga Rp1.469.600.
Di samping itu, pengeluaran ekonomi masyarakat yang tinggi pun menyebabkan inflasi.
“Ini berkontribusi terhadap naiknya inflasi, walaupun bukan cuma satu faktor,” tuturnya.
Walikota Andi Harun menyebutkan bahwa upaya yang harus dilakukan yakni mengendalikan Administered Price (AP).
Dihimpun informasi, AP merupakan harga suatu barang atau jasa yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah.
Misal adanya biaya tambahan yang membebani masyarakat seperti harga tiket pesawat di atas harga normal, biaya pendidikan, serta pungutan lain.
“Kalau ada pungutan yang membebani masyarakat itu bisa menyebabkan inflasi,” ujarnya lagi.
Menghadapi persoalan ini, ia mengaku telah mengerahkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menjaga kestabilan harga.
“Termasuk saya sudah minta kepada seluruh lingkungan Pemkot untuk sementara waktu tidak melakukan kebijakan menaikan harga apapun,” ungkap Andi.
Tujuannya yakni agar dapat mengendalikan inflasi, sebab ia mengaku bahwa setiap penambahan beban biaya dan pengeluaran bagi masyarakat secara tidak langsung menjadi kontribusi inflasi.
“Kan tidak boleh dan harus dihindarkan jika pendapatan masyarakat tidak naik tapi bebannya ditambah, karena tidak bijak,” ujarnya.
“Kita usahakan, kalaupun suatu hari pertimbangannya juga karena pertimbangan ekonomi, naiknya pun tidak boleh langsung tinggi, jadi harus bertahap,” kata Andi Harun.
“Tapi sementara waktu kita hindari kenaikan tarif harga dan sebagainya supaya beban pengeluaran masyarakat tidak bertambah,” tambahnya.
